Din: Kerahkan Upaya untuk Papua Ketimbang Pindah Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua. Din bahkan meminta wacana pemindahan ibu kota untuk ditunda, menyusul persoalan Papua yang tak bisa dianggap remah.

"Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua," kata Din di Jakarta, Rabu (28/8).

Din menyebut saran itu disampaikan secara pribadi, bukan atas nama lembaga manapun.

Din menegaskan hingga saat ini dia nyaris tak peduli dengan wacana pemindahan ibu kota yang resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu.

"Saya pribadi sih nyaris EGP (emang gue pikirin)," kata Din.

Lihat juga: Ombudsman: Internet Diblokir, Hoaks Papua Tetap Bisa Disebar

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota tentu akan menguras tenaga. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua.

"Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda enggak usah lah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan, dari mana nanti biayanya fokus pada masalah yang hari ini dihadapi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut belum pas jika alasan kepadatan penduduk menjadi landasan ibu kota dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, alasan kepadatan ini tak cocok disematkan lantaran di daerah manapun tentu akan terjadi kepadatan jika berubah nama menjadi ibu kota negara.

"Kalau alasan kepadatan menurut saya di ibu kota manapun tentu padat," kata Anwar.

Lihat juga: Satu Anggota TNI AD Tewas Terkena Panah Saat Demo di Papua

Bagi MUI, kata dia, soal pemindahan ibu kota ini tentu ada plus dan minusnya. Sebab soal ibu kota tentu memiliki persoalan yang cukup komplek tak hanya sekadar setuju atau tidak setuju.

Namun alasan kepadatan bagi MUI menurut Anwar memang belum cukup mengena hingga bisa digunakan sebagai landasan pemindahan ibu kota. Apalagi dalam keadaan saat ini, Jakarta yang sedang berbenah dengan membangun sejumlah moda transportasi publik.

"Belum lagi Jakarta sedang berbenah membangun moda transportasi seperti LRT, MRT ada kebijakan lain terkait ganjil genap, menurut saya alasan kepadatan tersebut belum mengena," jelas Anwar.

Meski begitu dia juga tak setuju jika pemerintah menggunakan alasan bebas polusi dan keamanan terhadap bencana. Untuk saat ini mesti ada argumentasi yang kuat untuk memindahkan ibu kota. Menurutnya tak cukup hanya dengan menggunakan alasan bencana dan kepadatan penduduk saja.

"Belum dipindah saja, disana sudah gempa. Pertimbangan dan argumentasi untuk dipindahkan ibu kota cukup kuat namun argumentasi untuk mempertahankan ibu kota juga harus lebih kuat," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ain/tst/ain)