Dulu Keras Tolak Pindah Ibu Kota, Kini Ahok Manut Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespons soal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurut Ahok, dirinya mengikuti apa keputusan Presiden Joko Widodo, mengingat hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Saya ikut presiden," kata Ahok singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/8) malam.

Ahok mengakui dirinya pernah memiliki pendapat terkait pemindahan Ibu Kota. Saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan permasalahan Jakarta tak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan Ibu Kota.

Kendati begitu, Ahok menegaskan bahwa pernyataan itu hanya pendapat pribadi. Ia juga mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan sekadar karena permasalahan macet belaka.

"Saya kira memang harus pindah. Pemerintah pusat, DPR, presiden melihat dari berbagai faktor. Yang jelas pindah bukan karena alasan macet. Toh masalah macet tetap harus diselesaikan di Jakarta oleh pusat," lanjut dia.

Lihat juga: Eks Ketua MK: Cukup Satu Undang-Undang Pindahkan Ibu Kota

Sebelumnya sebuah video wawancara Ahok dalam wawancara dengan Liputan 6 menyatakan dirinya lebih memilih untuk membangun transportasi Ibu Kota dalam konteks kemacetan. Dalam video itu Ahok masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Presiden Joko Widodo. (AFP PHOTO / BAY ISMOYO)

Dalam video berdurasi 2 menit 13 detik itu Ahok berpendapat bahwa mengatasi kemacetan Ibu Kota bisa dilakukan dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) hingga pelebaran kereta api yang dia anggap menghabiskan dana di bawah ratusan triliun.

"Saya kira kalau soal pindah ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR ya. Ya kalau buat saya rakyat kita masih susah, buat saya pribadi, untuk apa menghabiskan berapa ratus triliun hanya untuk mengatasi gara-gara ini macet lalu ibu kota pindah berapa ratus triliun. Padahal bikin kreta api cuma berapa triliun. Jadi bukan karena ada masalah lari dari masalah gitu loh," kata Ahok dalam video tersebut.

"Itu yang pendapat saya. Kalau di sini macet ya atasi dong macetnya dimana masalahnya. Bukan berarti bikin proyek berapa ratus triliun. Itu masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok," lanjut dia.

Lihat juga: Bamsoet: Surat Jokowi soal Pindah Ibu Kota Dibahas Komisi II

Ahok menyatakan lebih baik pemerintah pusat mengadakan bus dengan sistem gratis. Kemudian pembenahan jalur kereta yang berbatasan dengan banyak daerah sekitar.

Kemudian Ahok menyatakan lebih baik pengadaan ERP yang dianggap cepat balik modal.

"Menurut saya lebih baik bagaimana, bikin saja beli bus yang banyak kalau pemerintah pusat mau kasih bus gratis. Satu tahun paling Rp1-2 triliun. Pasang ERP mobil lewat bayar. Kalau ERP lewat Rp50rb-Rp100rb. Satu juta mobil lewat saja kalau anggap 20 hari saja sudah Rp1 triliun. Setahun sudah Rp12 triliun," jelas Ahok.

[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)