Roby mengaku akan mengubah visi tersebut jika terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 menjadi 'Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan cara mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.'
Menurutnya, kekeliruan dalam menerapkan visi itu, akhirnya membuat penyidik lembaga antikorupsi itu kerap melakukan operasi tangkap tangkap (OTT). Dengan begitu KPK merasa baik jika melakukan OTT sebanyak mungkin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ADVERTISEMENT
Roby mengaku bakal membuat lembaga anti rasuah itu lebih bermanfaat untuk negara. Jangan sampai karena dalih independen, KPK tak mau bekerja sama dengan pemerintah.
Padahal, lanjut Roby, KPK menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Seharusnya KPK lebih banyak bergerak, jangan hanya menangkapi orang lalu kemudian menjadikan pemerintahan ini tidak bekerja," tuturnya.
"Saya akan evaluasi penindakan di KPK. Bahwa OTT itu tidak menghasilkan apa-apa. Buktinya IPK kita stagnan hanya 37, kurang ada impact. Perlu ada evaluasi, yang penting adanya reformasi di pengadilan," ujarnya.
Lebih lanjut, Roby menyebut KPK sebagai lembaga antikorupsi seharusnya fokus pada kerja pencegahan. Ia pun menyinggung lembaga antikorupsi di Australia dan Singapura yang fokus pada pencegahan.
Roby yang sebelumnya juga pernah mengikuti seleksi Capim KPK itu mengatakan bakal melakukan pendekatan sistemik. Menurutnya, banyak ahli kriminologi yang menyebut penghukuman yang berat tidak berkorelasi dengan penurunan tingkat kejahatan.
"Ini saya enggak mengerti kenapa KPK melakukan penindakan terus, padahal para pakar sendiri tidak yakin penindakan tidak punya efek," katanya.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)