ICW Ingatkan Jokowi Capim KPK Jadi Pertaruhan Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengingatkan karakter dan integritas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi pertaruhan kerja Presiden Joko Widodo.

Adnan mengatakan Jokowi harus tetap berhati-hati sebab kepala negara turut bertanggung jawab jika mengambil langkah yang salah dalam menentukan calon pimpinan KPK.

"Presiden harus memastikan calon calon pimpinan KPK adalah orang-orang yang punya integritas dan kredibilitas. Jika tidak maka ini menjadi bumerang buat presiden," kata Adnan di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menunjukan publik yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo akan puas dengan kinerja pemberantasan korupsi.

Lihat juga: Staf Setkab Enggan Usut Korupsi Polri dan Jaksa Jika di KPK

Adnan kemudian menjelaskan dalam proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung kali ini, peran Jokowi juga sangat krusial dalam menentukan pilihan yang tepat. Menurutnya, posisi KPK harus diletakkan di atas semua kepentingan golongan dan politik.

"Sebagaimana salah satu calon pimpinan kemarin memberikan statement yang mengenai sepak terjang Jaksa Agung yang justru memberikan perlindungan terhadap salah satu kepala daerah yang kebetulan berlatar belakang partai politik tertentu," jelas dia.

Menurut dia, Jokowi juga harus lebih memperhatikan kinerja Pansel Capim KPK yang menurut Adnan sering luput akan kesalahan-kesalahan. Ia pun mengimbau kepada presiden yang akan menerima 10 nama capim KPK untuk terus mengawal, dan tetap mendngar aspirasi masyarakat.

"Saya kira presiden tidak bisa menggunakan cek kosong ya dan kemudian diberikan kepada pansel untuk mengisinya," kata dia.

Sementara itu, eks pimpinan KPK Mochammad Jasin meminta agar pansel capim KPK tidak meloloskan capim yang memiliki rekam jejak buruk ke 10 besar.

Lihat juga: Pansel Bingung dengan Jawaban Capim KPK dari Polri soal TPPU

"[Capim] punya rekam jejak tidak bagus tidak harus dipilih jadi 10. Di DPR nanti, harapan kita yang dipilih oleh pansel dengan konsultasi dan dilaporkan kepada Presiden tidak langsung diumumkan. Jadi momentum penting untuk melihat orang-orang yang bermasalah tidak harus masuk 10 besar yang dikirim ke DPR," ujar Jasin.

Menurut Jasin, polemik terkait capim KPK yang beberapa waktu terakhir ini terjadi di masyarakat mesti disambut positf. Artinya, lanjut dia, masyarakat dapat menilai dan bisa memepersulit lolosnya capim yang tidak memenuhi standar.

"Dari 20 ke 10 ini sangat riskan-riskan. Ini bagus sekali, kalau tidak dibuat hiruk pikuk nanti lolos begitu saja. Kalau tidak, menyesal," ucap dia.
[Gambas:Video CNN] (ani/ain)