UU PPP Direvisi, Prolegnas Bisa Diwariskan Antar Periode DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) sepakat merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Revisi ini memungkinkan seluruh produk legislasi yang belum dituntaskan oleh anggota DPR periode 2014-2019 akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota dewan masa bakti 2019-2024.

Lihat juga: Formappi Sebut Etos Kerja DPR Keropos

"Dengan UU ini direvisi yang disepakati bahwa DPR yang akan datang itu punya dibolehkan untuk membahas prolegnas (program legislasi nasional) sekarang untuk dilanjutkan pada periode berikutnya," kata Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (29/8).

Dalam rapat pembahasan itu sendiri, seluruh fraksi sepakat dengan penambahan pasal mengenai pembahasan UU yang dapat dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya.

Pasal yang direvisi menyatakan bahwa dalam hal pembahasan rancangan UU belum selesai pada periode masa kenggotaan DPR saat ini, hasil pembahasan rancangan UU itu disampaikan pada DPR periode berikutnya.

Lihat juga: DPR 2014-2019 Akan Usai, 43 RUU Terancam Tak Lagi Prioritas

Dan bahwa berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan atau DPD, rancangan UU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau proglegnas prioritas tahunan.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan dua alasan mendasari penambahan pasal, yaitu untuk menyiasati anggaran pembuatan UU dan menyiasati beban legislasi.

"Sebenarnya concern utama kita adalah karena pembiayaan," ujar Supratman.

Lihat juga: Jokowi: Pendapatan Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden

Terkait untuk menyiasati beban pembuatan legislasi, dia menjelaskan hal ini perlu karena sejumlah rancangan UU yang dianggap strategis justru memerlukan waktu yang lama dalam pembahasan.

Salah satunya, dia mencontohkan adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Mungkin ada UU yang dianggap strategis dan itu memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya, misalnya seperti RKUHP," kata Supratman.

(mts/arh)