Ia mencurigai pihak aparat takut dalam menegakkan hukum pada massa aksi yang mengibarkan bendera tersebut.
"Kita harus dudukkan dulu masalah ini. Kenapa ini bisa bebas itu [pengibaran bendera Bintang Kejora]? Apakah tak ada penegakan hukum? Atau takut dalam menegakkan hukum? Atau memang membiarkan?" kata Fadli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaan bagaimana sikap kita menyikapi Papua ini? Apalagi di depan Istana Negara, kalau boleh sih nggak ada masalah," kata dia.
"Ini jadi bagian yang harus kita lakukan satu kajian terhadap bendera ini, ya selama itu merupakan aspirasi masyarakat dan dalam kerangka NKRI kenapa tidak," kata dia.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengatakan, pemerintah mencoba lebih hati-hati dalam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora selama demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua, termasuk yang terjadi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).
Perempuan yang karib disapa Dani menambahkan, dalam menghadapi demonstrasi yang masif dan menjurus pada kerusuhan perlu perhitungan cermat.
Menurutnya, situasi yang masih memanas di beberapa wilayah di Papua bisa semakin besar jika pemerintah tidak cermat dalam merespons pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Tindakan di satu tempat, kadangkala tidak bisa diterapkan di tempat lain berdasarkan urgensi, eskalasi, dan level kerawanan," kata Dani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Aparat awalnya hanya membolehkan mahasiswa mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Mabes TNI AD dan gedung Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, massa tetap memaksa hingga bendera itu akhirnya berkibar di depan istana.
Sekadar informasi, pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana negara itu baru pertama kali terjadi. Dari hasil penelusuran, selama ini tak pernah ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di depan istana di era pemerintahan sebelumnya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)