Pria yang akrab disapa Mayong ini menilai keputusan itu adalah bentuk sikap berlebihan dari pemerintah dalam menghadapi ekspresi dari masyarakat Papua.
"Tindakan ekspresi atau menentukan nasib sendiri yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Papua itu adalah bentuk kebebasan berekspresi yang tidak seharusnya dikriminalkan," kata Febriyonesta di Jakarta, Minggu (1/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru Bicara FRI West Papua Surya Anta. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Ia mencontohkan sikap pemerintah pada masa presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dinilai tidak berlebihan dalam menanggapi pengibaran bendera bergambar bintang kejora.
Menurutnya, dalam menangani kasus mengenai Papua, pemerintah lebih mengedepankan sikap dengan pendekatan keamanan dibandingkan kemanusiaan. Hal itu dinilai memperkeruh suasana saat ini.
Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Pol Argo Yuwono mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan mengamankan kedelapan orang tersebut dari tempat berbeda seperti tempat unjuk rasa dan asrama.
"Ya, termasuk (Surya Anta)," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (1/9).
"Tentunya dari penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan artinya mengumpulkan alat bukti seperti CCTV, foto-foto, kemudian setelah kita lakukan evaluasi, ada 8 orang yang kita amankan."
[Gambas:Video CNN] (mjs/ugo)
Juru Bicara FRI West Papua Surya Anta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)