Wiranto Sebut Benny Wenda 'Ngaco' Sejak Dulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar soal tudingan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULWMP) Benny Wenda bahwa dirinya sengaja memicu konflik horizontal di Papua-Papua Barat. Ia hanya menyatakan Benny sebagai orang yang 'ngaco' sejak dahulu.

"Sejak dahulu dia memang ngaco," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (3/9).

Lihat juga: Wiranto: Benny Wenda Bagian dari Konspirasi Masalah di Papua

Meski bungkam soal tudingan itu, Wiranto sempat menyatakan bahwa pernyataan Benny terkait dengan kondisi di Papua-Papua Barat adalah kebohongan. Ia menyatakan Indonesia tidak pernah mengebiri hak-hak, membunuh, menganaktirikan, hingga melanggar HAM di Papua-Papua Barat.

Terkait dengan pernyataan Benny itu, Wiranto meminta masyarakat tidak terkecoh.

"Itu semua tidak benar. Jangan kita terkecoh dengan hal semacam itu," ujarnya.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Lebih lanjut, Wiranto kembali mengingatkan hukum internasional hingga hukum nasional tidak memberi celah bagi Papua-Papua Barat melakukan referendum. Ia menyebut status Papua-Papua Barat sebagai bagian NKRI sudah final.

"Jadi tidak ada pembicaraan seperti itu (referendum)," ujar Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto membantah pemerintah enggan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua-Papua Barat. Sebab, pemerintah sempat mengkaji 12 kasus pelanggaran HAM berat di Papua-Papua Barat. Akan tetapi, ia menyebut hasil kajian memperlihatkan bahwa tidak semua kasus itu merupakan pelanggaran HAM berat.

Lihat juga: Benny Wenda Tuding Balik Wiranto soal Kerusuhan di Papua

"Yang lain masalah kriminal dan itu sudah diselesaikan lewat jalur hukum pidana KUHP oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sekarang tinggal tiga kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Adapun terkait dengan tiga kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Papua, Wiranto membeberkan adalah kasus di Wasior tahun 2001, Wamena tahun 2004, dan Paniai tahun 2014. Ia menyebut proses terhadap kasus itu sudah ada kerjasama antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan.

"Masalahnya sekarang adalah antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung masih belum klop ya. Apa yang sudah ditemukan Komnas HAM diserahkan ke Jaksa Agung ternyata dicek, dipelajari, dianalisis, ternyata belum memenuhi untuk dapat diteruskan dalam proses-proses pengadilan," ujar Wiranto.

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

(jps/arh)