Menhub Bantah Setop Penerbangan dari Luar Negeri ke Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah pemerintah menghentikan penerbangan dari luar negeri menuju Papua dan Papua Barat. Menurutnya, penerbangan ke dua provinsi itu memang sepi sejak sebelum terjadinya kerusuhan.

"Sebenarnya, sejak kejadian pun tidak banyak penerbangan dari luar ke sana (Papua dan Papua Barat). Jadi bukan karena sekarang, tapi karena memang sebelumnya tidak ada," ujar Budi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9).

Lihat juga: Wiranto: Papua Saat Ini Tidak Dibuka bagi Orang Asing

Budi menuturkan sejauh ini pihaknya belum mengambil keputusan untuk membatasi penerbangan menuju Papua dan Papua Barat. Ia mengaku hal itu belum pernah dibicarakan.

Adapun terkait dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto bahwa pemerintah membatasi akses masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Papua dan Papua Barat, Budi juga mengaku belum dikoordinasikan.

"Mungkin dalam waktu dekat akan kita koordinasi," ujarnya.

Lihat juga: DPR Panggil Menlu Soal WN Australia yang Ikut Demo Papua

Lebih lanjut, Budi mengklaim bandar udara di Papua dan Papua Barat, khususnya Bandar Udara Sentani, dalam keadaan aman. Ia mengaku telah berkoodinasi dengan aparat TNI dan Polri serta masyarakat agar bandara tersebut bisa beroperasi.

"Insyaallah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Sejak kejadian yang masif di tempat yang lain pun, di Jayapura take off-landing-nya berjalan normal," ujar Budi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto membenarkan pemerintah membatasi akses WNA ke Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembatasan akses tersebut berkaitan dengan kondisi keamanan di Papua.

Lihat juga: Polri Identifikasi Kelompok Asing Terlibat Rusuh di Papua

Wiranto mengaku telah menggelar rapat dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait hal ini. Dia memastikan situasi di Papua saat ini tidak lagi leluasa terbuka bagi warga negara asing.

"Dalam keadaan seperti ini, Papua dan Papua Barat tidak kita buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing di sana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).

(jps/arh)