KPK Imbau Tersangka Penyuap Dirut PTPN III Serahkan Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemilik PT Fajar Mulia Trasindo, Pieko Nyotosetiadi menyerahkan diri. Pieko  ditetapkan sebagai tersangka penyuap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Pulungan dalam proyek distribusi gula.

"(Pieko) Belum (menyerahkan diri), baru DPU (Dirut PTPN III Dolly Pulungan) tadi pagi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (4/9).

Pieko dan Dolly ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Leksana. Ketiga nama tersebut ditetapkan tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah di Jakarta, Selasa.

Lihat juga: Jadi Tersangka Suap Gula, Dirut PTPN III Serahkan Diri ke KPK

Total, tim KPK mengamankan lima orang dalam serangkaian operasi senyap tersebut. Mereka yakni pengelola Money Changer di Jakarta Freddy Tandou (FT), orang kepercayaan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Ramlin (RM), pegawai Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Corry Luca (CLU), Direktur Pemasaran PTPN III dan Direktur Pemasaran PTPN III Kadek Kertha Laksana (IKL), dan Direktur Utama PT KPBN Edward S Ginting (EG).

Pieko diduga memberi duit suap senilai Sin$345 ribu yang merupakan commitment fee terkait distribusi gula. KPK meminta Pieko agar bersikap kooperatif dan menyerahkan diri.

Lihat juga: OTT KPK 6 Kali dalam Sebulan, Ciduk Jaksa hingga Bupati

"Maka KPK mengimbau agar PNO (Pieko Nyotosetiadi) agar segera menyerahkan diri," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK, Selasa (3/9).

Sebagai penerima, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
[Gambas:Video CNN] (sah/ain)