KPK Resmi Kirim Surat ke Jokowi Agar Tolak Revisi UU KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Jumat (6/9).

"Surat sudah dikirim," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Jumat (6/9).

Lihat juga: Tolak Revisi UU KPK, 5 Pimpinan KPK Akan Surati Jokowi

Dalam surat yang ditandangani oleh lima pimpinan KPK itu, lembaga antirasuah meminta Jokowi mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi ihwal RUU KPK yang diusulkan DPR.

Intinya, KPK meminta Presiden tidak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang merupakan tanda persetujuan pemerintah membahas RUU KPK itu dengan DPR.

"Mohon Presiden tidak mengirimkan Surpres," kata Agus.

Para pegawai KPK menggelar aksi menolak revisi UU KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Di gedung Merah Putih, ratusan pegawai KPK mengadakan aksi menolak revisi UU tersebut. Mereka membawa poster yang berisikan penolakan terhadap revisi UU tersebut.

Perwakilan Pegawai KPK Henny Mustika Sari dalam orasinya menyebut berbagai upaya pelemahan telah dialami lembaga antirasuah di setiap era presiden.

Henny menegaskan jangan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejarah mencatat matinya KPK.

Lihat juga: Lima Parpol Pengusung Jokowi Jadi Pengusul Revisi UU KPK

"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK, dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," cetus Henny saat berorasi di lobi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/9).

Selain aksi dari pegawai, sebanyak tujuh karangan bunga terpampang di depan Gedung KPK berisi sindiran dan kata-kata penyemangat pemberantasan korupsi.

"Pak Presiden masih semangat memberantas korupsi?" seperti tertulis dalam salah satu karangan bunga di depaj Gedung KPK.

Karangan Bunga di depan gedung KPK yang menyindir Jokowi terkait revisi UU KPK. (CNNIndonesia/Setyo Aji Harjanto)

Sebelumnya, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di unjuk tanduk.

[Gambas:Video CNN] (sah/arh)