Biaya Pilkada 2020 Berpotensi Tembus Rp10 Triliun

CNN Indonesia
Selasa, 10 Sep 2019 02:59 WIB
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berpotensi menyedot keuangan negara lebih dari Rp10 triliun untuk 252 daerah. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 berpotensi menyedot keuangan negara lebih dari Rp10 triliun. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), usulan anggaran saat ini sudah mencapai Rp10,9 triliun untuk 252 daerah.

Seperti diketahui, dana pilkada hanya bersumber dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dana tersebut merupakan hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan di wilayah masing-masing.

"Dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, 252 KPU telah mengusulkan NPHD. Total usulan NPHD sebesar Rp10,9 triliun," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi lewat keterangan tertulis, Senin (9/9).

Jumlah usulan anggaran saat ini naik dari Pilkada Serentak 2015 yang merupakan siklus lima tahunan dengan Pilkada Serentak 2020. Saat itu anggaran yang diusulkan Rp7,09 triliun untuk sembilan provinsi dan 260 kabupaten/kota.
Dari jumlah usulan untuk 2020, sebanyak Rp1,58 triliun diusulkan untuk delapan dari sembilan pilkada tingkat provinsi. Hanya Provinsi Jambi yang belum mengusulkan besaran NPHD hingga saat ini.

Sementara untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, dana yang sudah diusulkan mencapai Rp9,33 triliun. Ada 17 kabupaten/kota yang belum mengusulkan.

KPU memberi tenggat kepada delapan belas daerah untuk mengusulkan NPHD paling lambat 1 Oktober 2019. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pilkada tak terhambat oleh faktor keuangan.
"KPU akan segera mengirimkan surat untuk mengingatkan 18 KPU daerah ini agar segera menyelesaikan usulan NPHD. Selanjutnya agar usulan NPHD ini segera dikomunikasikan dengan pemda dan DPRD masing-masing," tuturnya.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020. Perhelatan ini mengikutsertakan 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota.

Jumlah itu bertambah satu daerah dari Pilkada 2015 karena Pilkada Kota Makassar yang digelar 2018 harus diulang karena calon tunggal kalah dari kotak kosong.
[Gambas:Video CNN] (dhf/ain)
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER