Walhi Minta Negara Ungkap Nama Perusahaan Tersangka Karhutla

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dari berbagai daerah menuntut pemerintah untuk mengungkap nama grup perusahaan yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

"Sudah saatnya pemerintah tidak menutup-nutupi perusahaan tersebut harus diuangkap, dituliskan secara terang benderang. Jangan lagi pake inisial dan juga yang harus disebutkan itu adalah grup perusahaannya," ucap Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati dalam konferensi pers di Kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Lihat juga: Empat Korporasi dan 175 Orang Jadi Tersangka Karhutla

Menurutnya, pemerintah sering kali hanya menindak anak-anak perusahaan yang ditemukan di lapangan, namun enggan menindak hingga ke tingkat induk perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut juga Nur Hidayati menganggap pemerintah terlalu mudah memberi izin korporasi untuk mengekspolitasi lahan gambut. Pemerintah juga dinilai tidak transparan dalam memberi informasi terkait perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

"Klaim-klaim yang disampaikan pemerintah terkait dengan luasan kawasan hasil dari rehabilitasi di kawasan lahan gambut yang berada di konsesi itu tidak disebutkan tidak jelas dimana wilayahnya," ujarnya.

Kebakaran di lahan perkebunan sawit. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Selain itu, ia juga mengatakan pemerintah telah tebang pilih dalam menindak kasus yang menjerat masyarakat dan korporasi. ia menilai pemerintah telah bersikap tidak adil dan tidak berdaya terhadap korporasi.

"Masyarakat yang membuka lahan langsung disiram pakai helikopter. Itu sangat cepat, tapi terhadap perusahan sepertinya pemerintah sangat tidak berdaya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Walhi Jambi, Rudiansyah menuturkan bahwa Badan Restorasi Gambut yang telah dibentuk pemerintah tidak dapat menanggulangi masalah Karhutla dan dirinya mengumpamakan BRG bekerja bagaikan 'macan ompong'.

Lihat juga: Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan

"Melakukan pemulihan gambut ini tidak dilakukan kewenangan BRG itu macam macan ompong, kira kerjanya berapa banyak sumur bor yang dibangun kanal yang dibangun dan sebagainya tapi dalam satu sisi faktor masalah dari atas kebakaran ini dia tidak bisa menyelesaikannya," ucap Rudi, Rabu (11/9).

Ia mengklaim pemerintah tidak melakukan pendekatan tanggung jawab mutlak dalam menindak perusahaan yang menyebabkan Karhutla. Berdasarkan catatannya, pada tahun 2015, dari 46 perusahaan yang ditetapkan bersalah, hanya dua perusahaan yang akhirnya dijatuhi vonis.

"Ada 46 perusahaan di tahun 2015 itu ditetapkan penegakan hukum hanya dua perusahaan divonis bersalah," katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) meninjau karhutla di Riau akhir Agustus. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Diketahui kasus Karhutla hingga kini masih terus terjadi. Menurut catatan Walhi per 7 September 2019, terpantau sebanyak 6311 titik panas yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Polri menyebut hingga September 2019 sudah menetapkan 175 orang dan empat korporasi sebagai tersangka kasus karhutla.

Tersangka korporasi itu adalah PT SSS yang dijerat oleh Polda Riau, PT Palmindo Gemilang Kencana ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah, PT SAP diproses oleh Polda Kalimantan Barat, dan PT Sepanjang Inti Surya Utama (PT SISU) yang ditetapkan tersangka oleh Polda Kalimantan Barat.

(ayu/arh)