Karhutla Masih Marak, BRG Sebut Indonesia Masih 'Beruntung'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengatakan Indonesia masih 'beruntung' meski kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih marak terjadi.

Nazir membandingkan kebakaran hutan dan lahan yang membabat Indonesia pada 2018 'hanya' 500 ribu hektare dan 110 ribu hektare di 2017. Ia membandingkan di saat yang sama hutan dan lahan yang terbakar di Amerika Serikat 3,5 juta hektare di 2018 dan 4 juta hektare pada 2017.

"Jadi saya mau bilang kita masih beruntung karena kita masih di jalur yang benar. Hasilnya, memang kita harus sabar, gambut kita masih butuh pemulihan, masih butuh menunggu. Baru 3,5 tahun, harus puluhan tahun," kata Nazir di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Lihat juga: Wiranto Siap Pecat TNI-Polri Gagal Atasi Karhutla

Nazir juga menyebut Indonesia masih beruntung tahu cara menangani gambut dengan program pembasahan. Di saat yang sama beberapa negara, klaim Nazir, belum tahu program yang tepat menangani karhutla.

Ia memaparkan tiga program besar yang diusung BRG sejak 2015 hingga habis maaa kerja pada 2020, yakni pembasahan atau rewetation (R1), penanaman kembali atau revegetation (R2), dan revitalization (R3).

Meski begitu, pencapaian BRG tak seindah klaim Nazir. Sejak didirikan Presiden Joko Widodo pada 2015, BRG ditugasi merestorasi 2,6 juta hektare lahan gambut akibat karhutla. Lahan itu tersebar di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lihat juga: Polisi Tetapkan 19 Tersangka Karhutla di Jambi

Hingga akhir 2018, BRG baru mampu membasahi 76 persen dari 892.248 hektare lahan nonkonsesi. Sementara untuk wilayah konsesi, BRG baru memulai sejak 2018. Capaian mereka adalah 39,30 persen dari 555.659 hektare perkebunan dan 9,44 persen dari 1.217.053 hektare area perkebunan.

Nasir menyampaikan restorasi gambut perlu waktu puluhan tahun. Ia mencontohkan Jepang yang berhasil memulihkan 300 hektare lahan gambut dalam waktu sepuluh tahun.

"Masih panjang perjalanan, keputusan (soal perpanjanan BRG) ada di Bapak Presiden. Harapannya memang masih ada lembaga kuat yang berwenang untuk restorasi gambut," ujar dia.

[Gambas:Video CNN] (dhf/evn)