"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/9).
Hasto angkat bicara soal polemik KPK tersebut karena ada pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi secara pribadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyampaikan, bagi PDI Perjuangan, Jokowi telah bertindak tepat. Termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.
Dengan pengesahan revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif, disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Dia yakin ke depan tidak ada lagi penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur.
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.
Ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, kata Hasto, itu artinya pertimbangannya sangat matang. Menurutnya, itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.
Pada pekan ini, majalah Tempo menurunkan berita utama terkait polemik KPK. Sampul majalah itu menampilkan karikatur Jokowi beserta bayangan orang berhidung panjang. Tempo Edisi 16-22 September 2019 itu memuat judul "Janji Tinggal Janji".
Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli belum berkomentar ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat WhatsApp.
[Gambas:Video CNN] (psp/pmg)