Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung di Revisi UU KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Jokowi diketahui sudah menyampaikan bahwa pihaknya mendukung beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

"Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Sejumlah substansi yang Jokowi dukung dalam revisi UU KPK ini antara lain, soal pembentukan dewan pengawas, kewenangan menghentikan penyidikan atau menerbitkan SP3, pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Lihat juga: Jokowi soal Pimpinan KPK: Tak Ada Pengembalian Mandat

Sementara itu, sejumlah poin yang ditolak Jokowi yakni, penyadapan harus izin pihak eksternal dan cukup izin dewan pengawas, penyelidik dan penyidik hanya dari unsur polisi dan jaksa, penuntutan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, serta pengelolaan LHKPN di luar KPK.

Jokowi lantas mengajak semua pihak mengawasi bersama revisi UU KPK yang bergulir di DPR. Presiden terpilih itu mengklaim bahwa lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu tetap kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi.

"Marilah kita awasi bersama-bersama, semuanya awasi. Dan KPK tetap dalam posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Ini tugas kita bersama," ujarnya.

Lihat juga: 'Dosis Ringan' Jokowi di Tengah Upaya Pelemahan KPK

Jokowi sendiri sudah mengirim surat presiden kepada DPR untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Ia menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas bersama DPR.

Namun, sikap Jokowi yang melanjutkan proses revisi UU KPK ini menuai kritik sejumlah pihak, mulai dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sampai KPK sendiri. Mereka menilai poin-poin yang disetujui oleh Jokowi tetap akan melemahkan KPK.

[Gambas:Video CNN] (fra/dal)