Mendagri Sebut Revolusi Mental Turunkan Angka Golput

Banjarbaru, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklaim Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo membuat angka golput alias orang yang tak memilih pada Pemilu 2019 semakin berkurang.

"Masyarakat sudah taat bayar pajak, taat administrasi kependudukan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu meningkat 80 persen berarti kesadaran masyarakat untuk politik tinggi," dalam Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9).

Lihat juga: Sandi akan Kritik Jokowi yang Belok dari Revolusi Mental

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat 199.987.870 orang tercatat sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Sementara, yang menggunakan hak pilihnya mencapai 81 persen atau 158.012.506 orang.

Angka itu melampaui target partisipasi pemilih Pemilu 2019 yang dicanangkan KPU bersama Kemendagri dan Komisi II DPR, yakni 77,5 persen. Jumlah itu juga menunjukkan peningkatan dari Pilpres 2014 sejumlah 70 persen.

Tjahjo, yang merupakan politikus PDIP itu, juga berujar Revolusi Mental meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya dalam urusan kebhinekaan.

Lihat juga: Kemendikbud Klaim Hilangnya 'Atapers' Hasil Revolusi Mental

"Munculnya kesadaran bersatu sebagai sebuah bangsa dengan keragaman agama dan suku bangsa yang semakin menguat di tengah globalisasi dunia merupakan hal membanggakan," tutur dia.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyoroti mental para pemangku kepentingan dan peraturan yang tumpang tindih yang menghambat pembangunan.

"Ternyata banyak peraturan yang menghambat, atau kita sedang bermain dengan aturan karena keinginan kita, untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau kepentingan yang semestinya tidak hadir untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia," ujar dia.

Lihat juga: Mencari 'Revolusi Mental' yang Hilang di Pidato Jokowi

Pria yang akrab dipanggil Paman Birin itu pun mendukung gerakan Revolusi Mental, khususnya di wilayah pemerintahan Kalimantan Selatan.

"Revolusi mental harus dilaksanakan karena merupakan instruksi dari Presiden," tutupnya.

Gelaran Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental 2019 dilaksanakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gelaran tahunan ini pernah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada 2017 dan Manado, Sulawesi Utara pada 2018.

Perhelatan kali ini dihadiri beberapa pejabat negara seperti Menteri PAN RB Syafruddin, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, dan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno.
(dhf/arh)