Jokowi Minta Masyarakat Bawa Materi Penolakan RKUHP ke DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat yang masih menolak sejumlah rancangan undang-undang, termasuk RKUHP, agar menyampaikan materi dan substansial penolakan kepada DPR. Ia meyakini para wakil rakyat akan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Masyarakat kalau ingin menyampaikan materi-materi silakan ke DPR. Saya kira di DPR akan mendengar itu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

Jokowi mengatakan masukan dari kelompok masyarakat terkait sejumlah RUU, termasuk RKUHP ini harus didengar oleh DPR. Ia pun meminta masyarakat membawa draf materi penolakan dan substansial untuk disampaikan kepada dewan di Senayan.

"Itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draf materinya, bawa substansi yang harus dimasukkan ke DPR ya," ujarnya.

Lihat juga: Ketua DPR: RKUHP Bisa Tuntas, Tergantung Dinamika Lapangan

Jokowi mengaku dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR hari ini menyampaikan agar pengesahan empat rancangan undang-undang (RUU) ditunda. Rancangan itu antara lain, RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Pertanahan, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Menurutnya, DPR bakal menindaklanjuti permintaan soal penundaan pengesahan RKHUP dan tiga RUU lainnya tersebut. Jokowi pun meminta agar tindak lanjut permintaan penundaan pengesahan empat RUU tersebut dikonfirmasi ke DPR.

"Tadi saya sudah meminta itu, tentu saja ditindaklanjuti oleh menteri-menteri yang terkait untuk ke DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo serta para ketua fraksi dan komisi terkait sejumlah RUU, termasuk RKUHP. Usai rapat, Bamsoet menyatakan bahwa RKUHP tak akan disahkan dalam rapat paripurna besok, Selasa (24/9).

Lihat juga: DPR: Nasib RKUHP Akan Diputuskan Hingga 30 September

[Gambas:Video CNN] (fra/osc)