Petani Demo Jokowi: Cukup Dibohongi di Periode Pertama

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekitar 200 orang petani berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/9). Mereka menentang RUU Pertanahan yang liberal dan meminta penuntasan reformasi agraria.

Massa diketahui mulai ramai mendatangi lokasi demo sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka berasal dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Lihat juga: Petani, Riwayatmu Dalam Reforma Agraria Ala Jokowi

Dikutip dari siaran persnya, elemen-elemen itu di antaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat petani Karawang (Sepetak), hingga BEM IPB, Forum Kesejahteraan Petani (Forma Tani).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa memakai topi caping khas petani dan bertuliskan 'Tanah untuk Rakyat' berwarna merah. Selain itu, mereka mengibarkan bendera putih penanda elemen massa.

Tak ketinggalan, massa membawa beragam spanduk berisi tulisan dalam beragam ukuran dan warna, misalnya, soal reforma agraria, penentangan terhadap RUU Pertanahan yang dinilai akan menggusur tanah masyarakat adat.

Massa bertopi caping berkumpul di seberang istana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Aksi demo pun kemudian dimulai dengan tuntutan-tuntutan kepada Presiden agar memenuhi janji politiknya.

"Presiden Jokowi tidak pernah memenuhi janji untuk menyejahterakan petani," cetus seorang orator demo.

"Sampai hari ini Nawa Cita itu duka cita untuk kita semua. Kita tidak ingin termakan janji-janji Jokowi peroode kedua. Karena kita sudah cukup dibohongi di periode pertama," ia menambahkan.

Lihat juga: RUU Pertanahan Dinilai Memuat Belasan Pasal Bermasalah

Sang orator pun menyinggung soal pembagian sertifikat tanah oleh Jokowi yang tak mengubah nasib petani dan masyarakat kecil.

"Jokowi selalu membanggakan sertifikat padahal itu pembohongan publik. Jangan sampai jutaan petani turun ke ibu kota karena merasa tersakiti oleh janji-janji palsu pemerintah," ucapnya.

Pemerintah, kata dia, kerap menggusur masyarakat kecil demi kepentingan penanaman modal, seperti dalam industri pariwisata.

Massa menentang RUU Pertanahan yang mendiskriminasi masyarakat kecil. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Di samping kita [ada] Kementerian Pariwisata, [yang mencanangkan] 10 lokasi wisata baru. Imbasnya, ada banyak penggusuran-penggusuran. Masyarakat [Pulau] Komodo dihilangkan [hak] sosial ekonominya. Sesekali kita pindahkan kementerian ini ke tengah hutan," cetus dia.

Dikutip dari rilisnya, KNPA mengajukan tujuh tuntutan kepada Pemerintah dan DPR. Di antaranya, pertama, menolak RUU Pertanahan yang berwatak liberal yang mengutamakan penguasaan tanah untuk korporasi.

Kedua, penghentian pengggusuran paksa dan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan korporasi. Ketiga, mendesak Jokowi melaksanakan reforma agraria secara nasional dan sistematis.

Lihat juga: RUU Pertanahan Dinilai Tak Menjawab Lima Pokok Krisis Agraria

Keempat, menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Kelima, melakukan koreksi kebijakan ekonomi yang melemahkan rakyat.

Keenam, mencabut izi konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ketujuh, menolak pengesahan RUU yang anti-kerakyatan, seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, dan RUU Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN] (tst/arh)