Haris Azhar: Menristekdikti Khianati Kecerdasan Mahasiswa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir disebut berkhianat karena menyatakan akan memberi sanksi terhadap rektor yang tidak bisa mencegah mahasiswa melakukan demonstrasi.

"Padahal, tugas Menristekdikti adalah meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/9).

Lihat juga: Menristekdikti Minta Rektor Cegah Mahasiswa Turun ke Jalan

Ia pun menyebut Menristekdikti sebagai agen represi karena mencoba membungkam suara masyarakat.

"Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri otoritarianisme adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif," cetus dia.

Haris menuturkan sikap yang ditempuh pemerintah dalam menangani demonstrasi belakangan ini menunjukkan ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Hal itu, menurut Haris, berbuntut pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Lihat juga: Menristekdikti Diminta Jokowi Redam Demonstrasi Mahasiswa

Pelanggaran yang dimaksud Haris ialah seperti penangkapan para demonstran oleh aparat kepolisian di setiap aksi demonstrasi.

"Mereka paranoid, takut kehilangan kekuasaan disaat bersamaan tidak demokratis menjawab masalah. Berbagai pelanggaran HAM akhirnya muncul," ujar dia.

"Termasuk sweeping. Apa dasar sweeping? Kalau semua yang demo ditangkap, apakah ini artinya demonstrasi adalah kejahatan?" tanya Haris.

Lihat juga: Polemik RKUHP dan Upaya Membungkam Kritik untuk Jokowi

Sebelumnya Menristekdikti Mohammad Nasir meminta para rektor memberitahu mahasiswa agar tak kembali turun ke jalan melakukan demonstrasi.

Bahkan, Nasir bakal memberi sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

"Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," tuturnya.

(arh/ryn/arh)