Dua Mahasiswa Tewas, HMI Siapkan Aksi di Gedung DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berencana untuk berdemo di gedung DPR. Aksi itu dilakukan untuk menyikapi rangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, khususnya kematian dua mahasiswa dalam demo di Kendari.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik dan Pemerintahan PB HMI Galih mengatakan pigaknya berencana untuk membawa kurang lebih seribu massa HMI dari berbagai universitas di Jabodetabek dan Banten.

Lihat juga: Sidang MPR Diselimuti Duka Kematian Dua Mahasiswa Kendari

"Kami tetap menuntut mengenai RUU KUHP dan juga RUU KPK, dan beberapa RUU lain yang menurut kami bermasalah dan beberapa tuntuan lainnya," kata Galih kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (27/9).

"Peristiwa di Kendari ada jatuh korban jiwa itu menjadi ekses (bagi kami). Kami tetap meminta aparat tidak represif dengan demonstran," ia menambahkan.

Setidaknya, HMI akan menyuarakan delapan tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.

[Gambas:Video CNN]
Pertama, meninjau kembali UU KPK, RUU KUHP, RUU Koperasi, dan RUU lainnya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Kedua, mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi, tendensius, dan memancing amarah rakyat.

Ketiga, mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari ketika aksi massa penolakan revisi UU KPK pada tanggal 26 September. Keempat, meminta agar aparat memberikan sanksi tegas dan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) korporasi yang melakukan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Kelima, mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilai tidak bertanggungjawab dan melakukan pembiaran terhadap pembakaran hutan dan lahan.

Lihat juga: Hasil Autopsi: Randi Mahasiswa Kendari Tewas Tertembak Peluru

Keenam, meminta Presiden segera mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ketujuh, menindak tegas kelalaian Pertamina atas tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Utara Jawa.

Kedelapan, melakukan audit terhadap Pertamina dan mencopot direktur utama pertamina Nicke Widyawati.

(mjo/arh)