Jokowi Diminta Temui Pimpinan Parpol Sebelum Terbitkan Perppu

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan pimpinan partai politik dan fraksi di DPR terlebih dahulu sebelum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK.

Sebelumnya, unjuk rasa digelar mahasiswa di berbagai daerah. Salah satu tuntutannya adalah mendesak Jokowi menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru disahkan DPR. Jokowi sendiri mengaku tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

"Saya kira rapat konsultasi atau pertemuan dengan pimpinan partai dan pimpinan DPR, pimpinan fraksi suatu hal yang perlu dan harus dilakukan," kata Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9).

Aria menganggap itu perlu dilakukan Jokowi. Usai bertemu dengan sejumlah tokoh, yakni seniman, budayawan, akademisi, menurut Aria kini Jokowi perlu bicara dengan pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi di DPR.

Diketahui, Jokowi mengundang sejumlah tokoh masyarakat ke Istana Negara untuk membicarakan kondisi tanah air terkini. Salah satunya soal desakan penerbitan perppu KPK.

Lihat juga: Yasonna soal Perppu KPK: Enggak Tahu, Tanya Presiden Saja

Harmonisasi, lanjut Aria, harus dilakukan antara Jokowi dengan DPR selaku sesama lembaga tinggi negara. Terlebih, isu tentang Perppu KPK sudah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

"Info kemarin pertemuan direspon oleh Bapak Presiden. Saya kira update berikutnya perlu ada harmonisasi pertemuan antara lembaga tinggi negara dan ketua-ketua fraksi di DPR," kata dia.

"Semuanya tentu akan bisa cair, maka indahnya baiknya sejuknya selanjutnya perlu ada pertemuan antara presiden dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi," lanjutnya.

Sejumlah pegiat antikorupsi dan elemen masyarakat sempat menggelar momen simbolik memakamkan KPK usai revisi undang-undang disahkan DPR ( CNN Indonesia/Andry Novelino)

Aria mengatakan bahwa perppu, jika memang benar diterbitkan, pada akhirnya akan bermuara di DPR. Maka sebelum Jokowi resmi mengeluarkan perppu, akan lebih baik jika membahasnya terlebih dahulu dengan pimpinan DPR.

"Perppu toh akhirnya nantinya ke DPR. Mau setelah, mau sebelumnya, saya kira pertemuan antara pimpinan partai, pimpinan fraksi pimpinan DPR dengan presiden akan lebih menyejukkan suasana," ucap Aria.

Gelombang penolakan Revisi UU KPK mengemuka di khalayak publik. Sebelum RUU KPK disahkan, pegiat antikorupsi sudah melontarkan kritik keras.

Lihat juga: Politikus Gerindra: Jokowi Tunjukkan Arogansi Kekuasaan

Mereka menganggap banyak pasal bermasalah. Akibatnya, kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK berpotensi melemah.

Namun, pembahasan RUU KPK jalan terus hingga disahkan DPR melalui rapat paripurna. Pemerintah pun setuju RUU KPK direvisi.

Gelombang penolakan lalu muncul kembali dan lebih masif ketika RUU KPK disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kali ini, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/9). Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sultra harus mengorbankan nyawa 2 mahasiswa.

Mereka adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo. Randi tertembak di dada bagian kanan, sementara Yusuf tertembak di bagian kepala.
[Gambas:Video CNN]
(tst/bmw)