'September Berdarah', BEM SI Prihatin dengan Kondisi Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator aksi mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah mengatakan September 2019 adalah September paling berdarah. Sebab di pengujung September ada banyak peristiwa cukup menyakitkan untuk masyarakat.

Nurdiansyah mencontohkan, momen pengesahan Revisi Undang Undang KPK menjadi undang-undang. Dan  tindak kekerasan polisi kepada mahasiswa saat menggelar demonstrasi sejak 19 September 2019.

"Ini merupakan September berdarah. Bulan ini merupakan kematian dari KPK, kematian dari teman-teman kami saat di medan juang, dan kebakaran hutan yang terus terjadi di Indonesia," kata Nurdiansyah saat menggelar aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Menurut dia polisi semestinya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Terlebih ketika aksi kekerasan yang dilakukan polisi berujung dua mahasiswa tewas di Kendari.

Lihat juga: Cerita Pemilik Warteg Palmerah soal Pedemo Mau Borong Sambal

Nurdiansyah menegaskan menyuarakan aspirasi di hadapan publik adalah hak setiap warga negara.

"Tolong aparat berperilaku secara humanis. Kita ini manusia yang menyuarakan rakyatnya, jangan ada darah yang tumpah," kata dia.

Sindiran terhadap anggota DPR yang dilantik pagi ini pun sempat disampaikan oleh orator aksi di lokasi. Sindiran itu merujuk pada larangan menggelar demo saat acara pelantikan tadi pagi.

"Gedung DPR punya pejabat atau rakyat, tetapi rakyatnya mau datang terhalang," sindir seorang orator saat aksi di kolong jalan layang Senayan.

Lihat juga: Komplain Soal Demo, Cinta Laura Disebut Kurang Baca

Orator lain menyindir aparat keamanan yang tidak memperbolehkan BEM SI menggelar aksi di depan Gedung DPR. Mereka mempertanyakan alasan BEM SI tidak bisa aksi di depan Gedung DPR.

"Kenapa kami tidak bisa demonstrasi di depan gedung DPR, kata mereka kami, mahasiswa tidak santun," kata orator tersebut.

Rentetan demo masih terus berlanjut sejak aksi demonstrasi mahasiswa menolak sejumlah rancangan dan revisi undang-undang di penjuru Indonesia bergulir beberapa pekan ini.

Mabes Polri menyebut ada indikasi kuat aksi tersebut untuk menggagalkan pelantikan DPR, serta presiden dan wakil presiden.

Lihat juga: Pemprov DKI Ancam Cabut KJP Pelajar Demo Berujung Kriminal

"Yang jelas indikasi yang kuat mereka akan menggagalkan pelantikan DPR/MPR hari ini. Ya kalau misalnya nanti DPR/MPR digagalkan proses pelantiknya, maka impact turunannya dapat menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Anggota DPR/MPR terpilih untuk periode 2019-2024 resmi dilantik di Gedung 'Kura-kura' komplek DPR/MPR pagi tadi. Sebanyak 16.400 personel Polri dan 7.800 personel TNI dikerahkan untuk mengamankan pelantikan tersebut.

Sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dijadwalkan pada 20 Oktober.

Sehari sebelum pelantikan DPR/MPR aksi kerusuhan kembali terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR. Aparat melepas tembakan gas air mata yang dibalas lemparan batu dari massa. (tst/wis)