Terbaru, kerusuhan di Kota Wamena berbuntut puluhan korban tewas dan luka. Berbagai aktivitas ekonomi masyarakat pun lumpuh sepekan terkahir.
Infrastruktur yang dibangun cukup masif oleh pemerintah di Papua dinilai JK tak lagi mampu merebut hati warga Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK mengatakan makna kemakmuran dan kemajuan yang dipahami oleh pemerintah dengan masyarakat Papua berbeda. Selama ini pemerintah dan masyarakat pada umumnya menganggap pembangunan jalan maupun fasilitas transportasi di Papua sebagai bentuk kemajuan. Namun pembangunan itu ternyata tak berpengaruh pada kehidupan masyarakat Papua.
"Karena itu perlu dikaji lagi keinginan masyarakat, tapi yang sangat penting peran pemimpin formal, gubernur, bupati, kepala daerah lain, agar betul-betul berfungsi dengan dana yang begitu banyak," katanya.
Sementara terkait rusuh di Wamena, JK menilai tak lepas dari konflik pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Agustus lalu. Ia tak menampik bahwa peristiwa di Surabaya menjadi pemicu konflik di Papua terus meluas. Saat itu konflik di Surabaya diduga berawal dari ujaran rasis yang ditujukan pada warga Papua.
"Ya konflik di Papua itu memang sebab khususnya kan kesalahpahaman di Surabaya. Dari situ kemudian di Wamena terjadi, ini yang kita khawatirkan dan duka cita dengan banyaknya korban. Maka harus diperbaiki dengan pendekatan hukum sambil rekonsiliasi masyarakat," terangnya.
Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Wamena, Papua, sejak Senin (23/9) merenggut puluhan nyawa dan merusak ratusan bangunan milik pemerintah, swasta hingga warga.
[Gambas:Video CNN] (psp/bmw)