"Apapun status hukumnya, ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan ya dia harus diberi pelayanan kesehatan," kata Anies di Jakarta, dikutip Antara Selasa (1/10).
Dengan menggratiskan biaya tersebut, kata Anies, pihak Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan rumah sakit sungguh-sungguh menangani masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, menurut Anies, jumlah masyarakat yang butuh penanganan medis tidak banyak dan tidak akan memberatkan keuangan daerah.
"Jadi secara jumlah itu tidak banyak," ucap Anies.
Dalam rangkaian demonstrasi di Jakarta yang terjadi sejak Senin (23/9), DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan 24 rumah sakit untuk mempercepat proses penanganan pengunjuk rasa bila terluka akibat bentrok. Saat itu, jumlah pasien paling banyak ditangani oleh RS TNI Angkatan Laut Mintohardjo dan RSPP.
DKI sengaja mengerahkan petugas ambulans untuk mempercepat penanganan korban dalam memperoleh pengobatan tim dokter berdasarkan permintaan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Metro Jaya.
"Sekaligus kami memfasilitasi pembiayaan pengobatan bagi warga yang menjadi korban luka," ucapnya.
Demonstrasi mahasiswa terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir sejak Senin (23/9) di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP, UU KPK dan peninjauan undang-undang lainnya.
Di Jakarta, akibat rangkaian aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan siswa SMK yang sering berlangsung hingga malam hari dan berujung ricuh, ruas jalan Gatot Soebroto, jalan tol Dalam Kota, beberapa ruas jalan lainnya dan operasional di stasiun terdekat yakni Palmerah terganggu serta beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan.
[Gambas:Video CNN] (antara/pmg)