Kapolda Sumut Ancam Pelajar Ikut Demo Rusuh Tak Dapat SKCK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelajar sekolah di Sumatra utara (Sumut) yang kedapatan ikut serta dalam demo berujung anarki diancam tak bisa mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Kepolisian menyebut nama para pelajar akan dicatat sehingga begitu lulus sekolah tak dapat mendapatkan SKCK untuk melamar kerja.

"Tidak bisa urus SKCK kalau dia nanti sudah tamat, mengurus lamaran pekerjaan," kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto di Medan, Rabu (2/10).

Ancaman Kapolda berkaitan dengan serangkaian aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan pelajar di depan gedung DPRD Sumut beberapa hari terakhir. Aksi tersebut diketahui berujung aksi anarkistis.

Lihat juga: Polisi Tangkap 845 Orang terkait Kerusuhan di DPR

Pihak kepolisian, kata Agus, sebelumnya telah menyampaikan kepada para pelajar untuk tak turun unjuk rasa.

"Kepada seluruh pelajar lebih baik baik-baik belajar, tidak perlu ikut aksi demo, karena kalian harapan bangsa ini di masa mendatang," ujar Irjen Agus lagi

Namun demikian, meski sejumlah wilayah di Sumut ada aksi unjuk rasa, kata dia, hingga saat ini situasi kamtibmas di Sumut masih cukup terkendali.

"Saya ucapkan terima kasih kepada warga Sumut ikut menciptakan suasana kondusif sampai saat ini," kata dia.
[Gambas:Video CNN]

Pada aksi unjuk rasa terakhir di depan Gedung DPRD Sumut, polisi mengamankan mahasiswa bersama ribuan pelajar diamankan polisi karena berbuat anarkistis. Polisi menyebut sebagian pelajar kedapatan membawa senjata tajam dan bom molotov.

Fenomena pelajar ikut demo berkaitan dengan gelombang protes atas revisi UU KPK dan penolakan RKUHP yang digelorakan mahasiswa dan masyarakat sipil lain. Aksi tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Lihat juga: Polisi Beda Sikap Tangani Kasus WhatsApp STM dan Ambulans DKI

Di Jakarta, fenomena pelajar ikut unjuk rasa juga terjadi. Mulanya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar para pelajar yang ikut demo. Namun belakangan ancaman tersebut diralat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka didik lebih jauh," kata Anies saat ditemui di kantor Administrasi Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (2/10).

Lihat juga: Anies Tawari Kerja ke Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Rusuh

(ain/fnr/ain)