"Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisitiaf," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10).
Kata Moeldoko, para buzzer tidak ingin idolanya diserang, dan disakiti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko pun berpendapat bahwa 'buzzer' tersebut harus ditinggalkan karena pesta demokrasi lima tahunan ini sudah selesai. Bahkan, ia mengaku terkadang bahasa yang dipakai 'buzzer' tak enak untuk didengar.
[Gambas:Video CNN]
Pensiunan jenderal bintang empat itu mengaku sudah meminta para relawan atau pendukung fanatik Jokowi bersifat lebih dewasa dan tak emosional ketika merespons sesuatu hal. Namun, kata Moeldoko, terkadang sulit dipraktikkan karena sudah terpolarisasi sejak Pilpres lalu.
"Jadi perlu memang masing-masing menyadari lah bagaimana membangun lagi situasi yang enjoy. Jangan politik diwarnai dengan tegang, politik diwarnai dengan saling menyakiti. Menurut saya enggak pas," tuturnya.
Moeldoko membantah KSP yang menjadi komando para buzzer Jokowi. Justru, kata Moeldoko, pihaknya yang melarang para buzzer.
"Sama sekali tidak, justru kita KSP itu mengimbau 'sudah kita jangan lagi seperti itu'. Beberapa kali saya sudah ngomong kan," ujarnya.
Persoalan buzzer Jokowi ini mencuat setelah sejumlah akun Twitter, yang kerap menulis dukungan atas kerja Jokowi maupun pemerintah, mengunggah tangkapan layar grup WhatsApp anak STM yang disebut ikut demo beberapa hari lalu.
Sejumlah akun yang mengunggah tangkapan layar grup WhatsApp anak STM itu antara lain, @TheREAL_Abi, dan @OneMurtadha. Namun ketiga akun tersebut sudah menghapus unggahannya setelah para pengguna Twitter lainnya mengkritisi isi tangkap layar tersebut.