Gerindra: Jokowi Bisa Ajak Parpol Non-Koalisi Kaji Perppu KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas agar Presiden Joko Widodo berdialog dengan partai politik di luar koalisi terkait Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Supratman mengatakan, Jokowi sebelumnya juga sudah berdialog di Istana Bogor dengan parpol dari koalisinya. Maka tak ada salahnya jika hal sama juga dilakukan terhadap partai di luar koalisi.

"Tidak ada salahnya presiden mengundang, meminta pendapat terhadap ketua-ketua umum partai politik yang ada," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Meski begitu, kata dia, soal Perppu ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. DPR terutama dari fraksi-fraksi, kata dia, tidak bisa mengintervensi hak Presiden untuk mengeluarkan Perppu atau tidak.

Lihat juga: Bamsoet Sebut Jokowi Punya Perhitungan Politik Perppu KPK

Meski begitu menurut Supratman, jika memang Perppu tak bisa dilakukan masih ada beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk membatalkan Undang-undang KPK hasil revisi ini, salah satunya dengan cara judicial review.

"Kan ada judicial review, meski kan itu belum memungkinkan sekarang, karena UU nya belum diundangkan," kata dia.

Selain judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), legislative review pun kata Suprataman masih mungkin bisa dilakukan. Hanya saja, kata dia semua bergantung pada pertimbangan politik dari presiden.

Lihat juga: Tjahjo Sebut Jokowi Belum Beri Arahan Penerbitan Perppu KPK

[Gambas:Video CNN]
"Saya dalam posisi ini tidak bisa menilai apa yang akan terjadi dengan inisiasi presiden untuk mengeluarkan Perppu," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bakal mengkaji opsi penerbitan Perppu UU KPK. Hal itu diambil setelah desakan publik menguat karena DPR mengesahkan revisi UU KPK yang kontroversial.

Janji Jokowi itu diucapkan setelah serangkaian aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa di berbagai daerah. Beberapa tokoh bangsa juga sempat berkunjung ke Istana untuk membicarakan hal tersebut.

"Soal UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali diberikan pada kita, utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu. Tentu akan kita hitung, setelah kita putuskan, akan kami sampaikan," ujar Jokowi uusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9). (tst/ain)