Digusur di Era Ahok, Kampung Akuarium Kembali Dibangun 2020

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sejumlah hunian warga di Kampung Aquarium, Jakarta Utara, mulai 2020 mendatang.

"Benar (akan dibangun). Jumlahnya 142 unit dalam bentuk rumah lapis," kata Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Triyanto saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).

Lihat juga: Menanti Sentuhan Anies di Kampung Akuarium

Kampung Aquarium dikenal sebagai salah satu kawasan perkampungan kumuh di pesisir Jakarta. Kampung ini pernah digusur era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada April 2016. Pengganti Ahok, Anies Baswedan menolak penggusuran itu.

Triyanto menjelaskan bahwa rumah lapis yang dibangun di Kampung Akuarium nanti paling banyak terdiri empat lantai. Rumahnya seluas 27 meter persegi.

"Rumah lapis itu tingginya maksimal empat lantai," kata Triyanto.

Triyanto mengatakan tahap pembangunan saat ini memasuki proses pelelangan Detail Engineering Design (DED) atau susunan rencana teknis.

Gubernur Anies melalui akun Instagramnya menyampaikan konsep pembangunan permukiman yang telah rampung.

Lihat juga: Ironi Warga Kampung Akuarium Pakai Hak Pilih di Tanah Gusuran

"Hasil perencanaan kampung akuarium bersama warga telah tuntas. Bila teman-teman lihat hasilnya di Instagram @kampung_akuarium. Insyaallah pembangunan akan kita mulai pada 2020 mendatang," tulis Anies dalam akun @aniesbaswedan.

Ditulis Anies bahwa Kampung Akuarium akan menjadi kampung wisata bahari yang ramah lingkungan dan tetap menghormati situs sejarah di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa.

"Menghidupkan kembali salah satu spot wisata di utara Jakarta," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Warga Kampung Akuarium sendiri telah menempuh jalur hukum sejak digusur Ahok pada 2016 silam, warga Kampung Akuarium telah menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan kelompok ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016.

Warga merasa keberatan dengan penggusuran karena kompensasi berupa rumah susun yang diberikan pemprov DKI dianggap tak sebanding dengan kerugian yang ditanggung warga. Selain itu, banyak warga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan kehilangan mata pencaharian.

Lihat juga: Kampung Kumuh Ibu Kota dan Jurus 'Naik Kelas' Era Anies

Pada 2018, gugatan itu dicabut. Nelson Simamora selaku anggota tim pengacara warga Kampung Akuarium mengatakan pihaknya mencabut gugatan karena Anies telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018.

Keputusan itu merupakan aturan soal gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. (ani/wis)