Gerindra merupakan pimpinan koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun kini Gerindra ingin masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Di negara-negara demokrasi, di negara-negara besar, di negara maju itu bukan sesuatu yang hina, itu bukan sesuatu yang dicap sebagai pengkhianat, bukan," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, Rabu (9/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, lanjutnya, Gerindra bisa memilih menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Akan tetapi, tidak ada yang salah jika Gerindra ingin turut membantu di pemerintah.
Lihat juga:Hasto soal Kursi Menteri: PDIP Tidak Kemaruk |
"Jadi kalau bapak Presiden berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, itu artinya yang sedang dipikirkan tentang masa depan bangsa," ujarnya.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk (ajak Gerindra bergabung) itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Selama pembicaraan itu, kata Muzani, pihaknya juga menawarkan konsep-konsep bernegara dan membangun Indonesia hasil racikan Partai Gerindra dan Prabowo. Konsep ini pun telah disampaikan baik secara langsung maupun tertulis.
[Gambas:Video CNN] (fra/bmw)