Minat Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Ambil Formulir di Nasdem

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Taufik Basari menyatakan advokat Denny Indrayana sudah mengambil formulir pendaftaran untuk menjadi bakal calon gubernur Kalimantan Selatan dalam Pilkada 2020. Denny mengambil formulir melalui DPW NasDem Kalimantan Selatan.

"Iya, kita mendapatkan informasi betul pengambilan formulir untuk pendaftaran (calon gubernur Kalimantan Selatan)," kata Taufik kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/10).

Taufik menyatakan NasDem telah membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilkada 2020, termasuk pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Pendaftaran akan dibuka sampai 23 Oktober mendatang.

Setelah itu, kata Taufik, pengurus DPW NasDem Kalimantan Selatan akan melakukan penilaian administrasi dan objektif. Menurutnya, para pendaftar juga diminta menyerahkan hasil survei tingkat elektabilitas melalui lembaga survei yang dilakukan masing-masing.

Lihat juga: Puan Persilakan Gibran Daftar Pilwalkot Solo Lewat PDIP

Taufik menyatakan pihaknya juga akan melakukan penelusuran rekam jejak kepada para pendaftar. Setelah proses ini dilakukan, pengurus DPW NasDem Kalimantan Selatan melakukan rapat pleno. Selanjutnya, kata Taufik, mereka menggusulkan nama-nama ke DPP NasDem.

"Kami buka untuk siapapun yang mendaftar, baik itu mengambil formulir kemudian mengembalikannya," ujarnya.

Taufik menegaskan NasDem tak akan menarik biaya pendaftaran dan tak menetapkan 'mahar' kepada para pihak yang ingin menjadi bakal calon kepala daerah. Ia memastikan proses untuk menjadi bakal calon kepala daerah untuk diusung partai besutan Surya Paloh itu gratis.

Lihat juga: Denny Indrayana Minta Maaf ke KPK soal Nasib Proyek Meikarta

[Gambas:Video CNN]
"Baik itu biaya pendaftaran, atau kami melakukan negosiasi tentang mahar, itu tidak ada. Semua gratis dalam proses ini," tuturnya.

Taufik menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberikan keistimewaan kepada Denny dalam proses ini. Meskipun, kata Taufik, dirinya mengenal mantan wakil menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

"Semua punya hak yang sama untuk maju, nanti tergantung dari penelusuran rekam jejak, hasil penelitian survei dari elektabilitas dan beberapa hal nanti kita berikan penilaian," ujarnya.

Sementara itu Denny Indrayana belum menjawab konfirmasi yang dilakukan CNNIndonesia.com, baik lewat sambung telepon maupun pesan singkat.

Lihat juga: KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Masuk di RUU Pilkada

(fra/ain)