PPP soal Kabinet: Jokowi Minta Ketum Parpol Tak ke Luar Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral PPP, Arsul Sani mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah meminta para ketua umum partai koalisi untuk tidak pergi ke luar Jakarta sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Arahan dari Jokowi ini terkait rencana penyusunan kabinet pemerintahan.

"Dalam hari-hari sampai pelantikan presiden dan penyusunan kabinet ke depan, tentu pimpinan parpol diharapkan tetap di Jakarta, tidak ke luar Jakarta, ke tempat yang jauh-jauh," kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

Lihat juga: Gerindra Tak Keberatan Konsep Diterima Tanpa Diberi Menteri

Namun, sejauh ini PPP belum mendapatkan undangan resmi dari Jokowi untuk membahas mengenai penyusunan kabinet.

Lebih jauh Arsul menambahkan Jokowi sudah mempersiapkan sejak jauh hari mengenai sosok-sosok yang akan menjadi menteri-menteri di periode kedua mendatang. Bahkan, Jokowi sudah membentuk tim khusus yang bekerja melakukan profiling terhadap para kandidat menterinya sejak lama.

"Banyak juga yang bilang bahwa tim beliau melakukan profiling terhadap politisi, profesional, birokrat, mantan birokrat karir, akademisi. Saya kira itu sudah lama. Profilnya saya yakin sudah lengkap. Tinggal mana yang mau di pick up," kata Arsul.

[Gambas:Video CNN]
Terkait bursa kabinet ini, Arsul mengaku telah menawarkan dua kluster konsep kepada Jokowi. Kedua tawaran konsep itu terkait penguatan pendidikan keagamaan bagi seluruh agama dan konsep penguatan ekonomi kerakyatan.

"Kami kan cuma mengajukan dua kluster saja yaitu penguatan lembaga pendidikan keagamaan, tentu untuk semua agama, dan ponpes di mana Undang-undangnya baru saja kita sahkan, dan juga penguatan ekonomi kerakyatan terutama untuk kalangan umat Islam," kata Arsul

Lihat juga: Moeldoko: Kabinet Mungkin Diumumkan Usai Pelantikan Jokowi

Lebih lanjut, Arsul pun tak menampik bila kedua konsepsi itu berkaitan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (Kemenkop UKM). Bahkan, ia menyebut Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga beriringan dengan konsepsi yang ditawarkan PPP itu.

"Ya, termasuk tentu Bekraf juga kan terkait juga dengan pengembangan ekonomi kerakyatan," kata Arsul. (rzr/osc)