Gerindra Dapat Menteri, NasDem Singgung 'Parlemen Jalanan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai NasDem menyinggung potensi kebangkitan parlemen jalanan saat menyikapi isu bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang bisa menjadi penyeimbang serta melaksanakan fungsi kontrol.

Namun jika semua partai politik mengambil posisi mendukung pemerintah, maka kelompok parlemen jalanan seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa atau sejumlah elemen masyarakat beberapa waktu lalu berpotensi lahir.

"Kalau semua partai politik berada dalam satu kubu yg namanya koalisi pemerintah, siapa yang akan melalukan check and balance? Ini akan menjadi parlemen jalanan nanti," kata Irma kepada wartawan saat ditemui dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/10).

Dia menerangkan bahwa partai oposisi dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang serta melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintahan.

"Pemerintah yang kuat, bijak, dan bermanfaat untuk rakyat adalah pemerintah yang tidak zalim. Maka pemerintah itu harus didampingi oleh oposisi, pemerintah enggak boleh absolute. Kalau pemerintah absolute, akan jadi otoriter. Itu juga yang kami khawatirkan," tutur Irma.

Jokowi dan Prabowo sama pandangan

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Jokowi dengan ketua umum partainya, Prabowo Subianto, memiliki pandangan yang sama dalam membangun Indonesia ke depan.

Menurutnya, kesamaan pandangan itu terlihat dalam pertemuan yang berlangsung antara Jokowi dan Prabowo di Istana Negara pada Jumat (11/10).

"Ada kesamaan pandang Jokowi dengan Prabowo, bagaimana ke depan kita harus bersatu untuk membangun bangsa," katanya.

Menurutnya, Gerindra memahami dan mengerti harapan dari partai politik di koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam menyikapi isu Gerindra akan bergabung.

Berangkat dari itu, kata Riza, partainya menyerahkan keputusan dalam menentukan apakah Gerindra akan diterima untul bergabung atau tidak kepada Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.

Menurutnya, Gerindra siap mengambil posisi di luar atau dalam pemerintahan selama tetap bisa berjuang, bekerja, dan berkontribusi yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Sepenuhnya kami serahkan pada Jokowi dan Ma'ruf yang memiliki program dan kewenangan tentang pemerintahan ke depan yang baik," katanya. (mts/stu)