Ketua DPR Sebut Ancaman Saat Pelantikan Jokowi Bisa Terjadi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan ancaman jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober mendatang mungkin saja ada.

Menurutnya, upaya tersebut mungkin dilakukan oleh kelompok tertentu dengan menunggangi massa yang hendak melakukan demonstrasi jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Ya, mungkin saja (ada ancaman pada saat acara pelantikan)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/10).

Puan berkata ancaman akan dideteksi oleh pihak intelijen yang sekaligus akan mengambil langkah-langkah antisipasi. Dia menilai intelijen harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman.

Lihat juga: MPR Jamin Pelantikan Jokowi Berjalan Lancar dan Damai

"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," ujarnya.

Putri Presiden kelima RI itu mengatakan antisipasi pengamanan harus dilakukan dengan ekstra ketat demi memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman dan mampu melaksanakan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dengan baik.

"Antisipasi keamanan yang ekstra ketat harus dilakukan untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara khidmat, secara tertib, damai dan nyaman dengan saling menghormat," ucap politikus PDIP itu.

Sebanyak 31 ribu personel gabungan dikerahkan dalam rangka mengamankan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019.

Lihat juga: 31 Ribu Aparat Diterjunkan Amankan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi. Hal itu diterapkan sejak Selasa (15/10) hingga prosesi pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan," kata Gatot, Senin (14/10).

Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)

Demo Tak Terkait Pelantikan

Di tempat terpisah, pengamat Intelijen Stanislaus Riyanto memperkirakan pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang bakal berjalan aman. Menurutnya, sistem pengamanan telah dipersiapkan dengan matang.

Selain itu ia juga menganalisis pelbagai kerusuhan yang terjadi belakangan tak ada korelasinya dengan tujuan penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Karena dari berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini termasuk penusukan kelompok radikal ke Pak Wiranto itu tidak berhubungan kuat dengan agenda politik presiden," kata Riyanto saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Riyanto menjelaskan rangkaian demonstrasi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil murni mengusung tuntutan perbaikan akibat kegelisahan terhadap sejumlah legislasi bermasalah. Menurutnya, apabila ada aksi susulan serupa dan berpotensi ditunggangi penyusup maka ia menyarankan pemerintah berkomunikasi dengan massa aksi.

"Kalau tetap meminta untuk demo tanggal 20, harusnya mahasiswa bisa diajak komunikasi. Polisi, BIN, juga TNI mengajak komunikasi, di-briefing aja sekalian kalau aksi tanggal 20 ada potensi seperti ini," sambung Riyanto lagi.

Lihat juga: Polisi Tak Terbitkan STTP Demo Hingga Jokowi Dilantik

Namun ia meyakini mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil pun paham dan tak akan menggunakan momentum 20 Oktober untuk menyampaikan aspirasi.

"Lagian kalau demo pas 20 malah dipertanyakan, tuntutan-tuntutan mereka kan tidak ada hubungannya dengan pelantikan," lanjut Riyanto.

Perihal pelarangan demonstrasi hingga 20 Oktober oleh polisi, ia menilai langkah tersebut memang tak elok tapi sekaligus juga memaklumi.

"Ini kan hanya teknis dari upaya polisi menjaga stabilitas keamanan, meski tidak ada ancaman," ujarnya.

Ia menambahkan, analisis intelijen menunjukkan tak ditemukan potensi ancaman signifikan yang mampu menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Kemauan [untuk menggagalkan] memang banyak, yang tidak setuju ada, namun mereka tidak akan mampu," katanya.

Lihat juga: Koalisi Gemuk, Tantangan Besar Jokowi dan Potensi Oligarki

Menurutnya, perlu upaya kuat untuk menembus lapis pengamanan saat pelantikan. Selain itu tim kepolisian juga menyisir kelompok-kelompok jejaring teroris.

"Densus sedang mengejar ke pelosok-pelosok, untuk sementara mereka [jaringan teroris] akan menjadi sleeper cell. Dia kan bersembunyi, jadi untuk sementara waktu mereka tidak akan bisa melakukan gangguan yang cukup kuat," kata Riyanto.

[Gambas:Video CNN] (mts/ika/pmg)