Jadi Dewan HAM PBB, Pemerintah Diminta Prioritaskan Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2024 dinilai menjadi wake up call atau semacam peringatan bagi pemerintahan Joko Widodo terhadap penyelesaian kasus HAM di Indonesia, termasuk permasalahan di Papua.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, keanggotaan di Dewan HAM PBB mestinya bisa menjadi momen untuk memperbaiki kondisi perlindungan HAM di Indonesia selama ini.

Ia menyebut banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas hingga kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua yang terjadi belakangan.

"Ini menjadi wake up call bagi kita bahwa kita memang harus memenuhi komitmen internasional maupun dalam negeri. Kami dorong pemerintah menyelesaikan soal Papua dan kasus-kasus lain yang belum selesai sesuai koridor HAM," ujar Beka saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (18/10).

Lihat juga: Ikatan Keluarga Orang Hilang Tak Rela Prabowo Masuk Kabinet

Beka menuturkan, sejak awal pihaknya telah mendukung keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB. Namun keanggotaan itu juga harus memenuhi syarat perbaikan kualitas politik HAM di Indonesia.

Salah satu yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah upaya penyelesaian persoalan di Papua. Ia mengatakan, penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa dilakukan secara sepotong melainkan harus bersifat menyeluruh.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober mendatang juga dapat menjadi momen bagi Jokowi untuk memprioritaskan upaya penyelesaian persoalan di Papua.

"Ini penting, apalagi momennya tepat. Hari Minggu, presiden dilantik. Saya kira Papua jadi prioritas pertama dari program presiden dan wapres untuk lima tahun mendatang," katanya seperti dikutip dari Antara.

Lihat juga: Papua, Momok Rezim Jokowi di Mata Dunia

Pihaknya pun menyatakan telah meminta Jokowi memprioritaskan penanganan masalah di Papua selama lima tahun ke depan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, konflik yang terjadi di Papua menjadi permasalahan yang paling krusial dan harus segera diselesaikan. Dalam hal ini, Komnas HAM berperan memfasilitasi seluruh pihak untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan di Papua.

[Gambas:Video CNN]
Terlebih Komnas HAM telah melakukan kunjungan langsung ke Papua pada 13-17 Oktober 2019 untuk melihat persoalan yang terjadi.

"Paling krusial adalah tentang Papua, itu kami sampaikan. Sampai hari ini pun terus menyampaikan," ucapnya.

Lihat juga: PR Mangkrak Pelanggaran HAM Masa Lalu

Indonesia sebelumnya kembali terpilih sebagai salah satu Dewan HAM PBB mewakili Asia Pasifik dalam pemungutan suara di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (17/10).

Indonesia berhasil meraup suara terbanyak dibandingkan empat calon lainnya yakni Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, dan Irak yakni 174 dukungan dari 192 negara anggota PBB yang memilih.

Banyak pihak menyambut baik prestasi baru Indonesia di kancah dunia ini. Namun, tak sedikit pula yang skeptis melihat Indonesia kembali menjabat sebagai Dewan HAM PBB di tengah sorotan dunia terhadap situasi di Papua yang belakangan memanas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga HAM dalam negeri lebih baik. "Jangan kita anggota HAM, kemudian ada (pelanggaran) HAM dalam negeri," tuturnya. (psp/osc)