Tjahjo Sedih Setiap Lapor Kepala Daerah Kena OTT ke Jokowi-JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memiliki pengalaman tersendiri ketika menjadi anak buah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tjahjo mengaku kerap gelagapan saat Jokowi maupun JK menelepon dirinya.

Tjahjo mengatakan Jokowi terbilang jarang memanggil dirinya ke Istana Merdeka. Menurutnya, Jokowi lebih sering menanyakan perkembangan program kerja kepada dirinya melalui sambungan telepon.

"Kalau beliau telepon saya, itu pasti cukup gelagapan tuh. Apa nih yang akan ditanyakan, apa. Bisa pagi hari, bisa malam hari," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10).

Lihat juga: Tunggu Kabinet, Menteri PUPR Belum Berkemas dari Rumah Dinas

Tjahjo mengungkapkan satu momen yang membuat dirinya tak enak hati untuk melapor kepada Jokowi maupun JK. Momen tersebut terjadi ketika ia harus menyampaikan kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Saya paling sedih kalau harus menyampaikan ke Pak Wapres atau ke Pak Presiden kalau ada mitra kami kepala daerah yang terkena OTT KPK," tuturnya.

"Pak saya mohon maaf pak. Ya sudah itu kan pasti KPK sudah mengikuti mekanisme aturan hukum yang ada," kata Tjahjo menirukan percakapannya dengan Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Jadi Pengamat Politik

Lebih lanjut, Tjahjo mengaku belum tahu apakah dirinya akan kembali diminta menjadi menteri oleh Jokowi pada periode kedua. Namun, kata Tjahjo, jika tidak mendapat tugas lagi dirinya memilih menjadi seorang pengamat politik.

"Walaupun saya tidak punya pengalaman sebagai pengusaha, paling saya akan jadi pengamat politik saja, seandainya tidak mendapat tugas," katanya.

Menurut Tjahjo, sebagai seorang politikus ia akan mematuhi setiap perintah yang diberikan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tjahjo menyatakan sampai hari ini belum diajak berkomunikasi dengan Jokowi terkait posisi menteri.

"Ke depan dapat tugas atau tidak saya akan bantu pemerintahan Pak Jokowi baik sebagai pribadi," ujarnya.

Lihat juga: Marak Korupsi Kepala Daerah, Pembinaan Kemendagri Tak Optimal

(fra/ugo)