PKS Tegaskan Jadi Oposisi Jokowi Meski Pilihan Berat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya akan tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi. Ia meminta agar para kader dapat menyampaikan sikap ini dengan tegas dan jelas tanpa arogan karena oposisi sendirian.

Sohibul mengakui sikap untuk menjadi oposisi ini bukan pilihan ideal melainkan justru pilihan berat.

"Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati. Ketahuilah ini bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat," ujar Sohibul melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Sohibul mengklaim sikap untuk berada di luar pemerintahan ini merupakan bentuk tanggung jawab menjaga marwah demokrasi. Apalagi mayoritas partai di parlemen kini mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Lihat juga: PPP Yakin Dapat Lebih dari 1 Kursi Menteri di Kabinet Jokowi

"Di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa tanggung jawab menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan," katanya.

Sohibul meminta pada seluruh kader PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain.

Ia juga meminta agar para kader tetap menghormati sikap politik pihak lain, begitu pula sebaliknya.

"Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar Sohibul.

Lihat juga: Jokowi Minta Basuki Hadimuljono Lanjut Bangun Infrastruktur

[Gambas:Video CNN]

Jokowi diketahui mulai memanggil sejumlah nama yang disebut-sebut masuk dalam kabinet pemerintahan sejak kemarin. Sejumlah nama dipanggil secara berurutan ke istana.

Mereka mengaku ditawari Jokowi untuk mengisi posisi menteri meski tak dijelaskan secara terperinci pos kementerian yang dimaksud.

Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen. Ia juga menyebut soal menteri yang berusia muda.

Lihat juga: Prabowo Jadi Menteri, PDIP Hormati Hak Prerogatif Jokowi

(psp/ain)