PR soal Kurikulum, Guru, dan Birokrasi untuk Nadiem Makarim

Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meramu kurikulum yang visioner untuk pendidikan Indonesia. Sekjen FSGI, Heru Purnomo menyebut kurikulum yang ada saat ini belum dapat menjawab tantangan dalam 10 tahun ke depan.

"Bahkan tidak lagi digunakan. Saya berharap, Pak Menteri pada hari ini kapasitasnya sebagai inovator mampu mengeliminasi hal-hal yang tidak bermanfaat nantinya," kata Heru kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/10).

Heru mengatakan Nadiem yang berlatar belakang pengusaha, tentu punya ide perubahan bagi dunia pendidikan. Ia berharap kemampuan Nadiem sebagai inovator bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

Heru melanjutkan meski kurikulum merupakan hal penting, namun pemerintah juga diminta tidak lupa sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk tenaga guru yang profesional.

Lihat juga: Tantangan Nadiem sebagai Menteri Termuda Kabinet Jokowi

"Seorang guru harus dilengkapi berbagai ketrampilan mulai dari pedagogi hingga psikomotorik dan sosial," ujar dia.

Pengajaran dan kemampuan guru yang saat ini, kata Heru, boleh jadi tak lagi relevan untuk puluhan tahun mendatang. Hal ini turut menjadi tantangan tersendiri.

"Maka Pak Menteri yang paham mengenai IT, dampak dan efek revolusi industri generasi keempat dan dunia digitalisasi, dengan pendekatan seperti itu maka harapan kami persiapan untuk menuju pendidikan digitalisasi dan lain sebagainya itu bisa direspons dengan baik," kata dia.

Ia pun mengakui permasalahan yang bakal dihadapi Nadiem akan sangat kompleks. Sebab tanggung jawab kementerian yang dibawahi Nadiem bukan saja mengurus soal sistem pendidikan melainkan juga mencakup pengawasan anggaran hingga pelaksanaan program.

Lihat juga: Dari Mendikbud ke Menko PMK, Muhadjir Effendy Beraset Rp81 M

[Gambas:Video CNN]

"Kemendikbud ini selain luas juga problemnya sangat rumit," kata dia.

Hambatan lain yang mungkin dihadapi adalah berbelitnya birokrasi di kementerian. Namun Heru optimistis Nadiem bisa menggunakan kapasitas dan kewenangan sebagai menteri itu mengatasi problem birokrasi.

"Sehingga ketika berhadapan dengan para birokrat yang cukup lama itu kita bisa mencari jalan keluar, bukan tenggelam dalam birokrasi yang selama ini jadi hambatan," kata Heru.

Lihat juga: Membaca Maksud Jokowi Jadikan Luhut Komandan Investasi

(ika/ain)