Jokowi Jamin Jaksa Agung ST Burhanuddin Bekerja Profesional

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin Jaksa Agung ST Burhanuddin akan bekerja secara profesional. Jokowi menyebut Burhanuddin memiliki pengalaman, terlebih posisi terakhirnya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Saya menjamin Pak Jaksa Agung profesional dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum," kata Jokowi kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Jokowi membantah pengangkatan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena memiliki hubungan dengan politikus PDIP TB Hasanuddin. Ia menyebut memilih Burhanuddin karena berasal dari internal Korps Adhyaksa.

"Kita melihat juga pertama memang dibutuhkan orang yang dari internal, biar juga memahami hal-hal yang ada di internal Kejaksaan Agung," ujarnya.

Lihat juga: Hasto Bantah PDIP Usulkan ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung

Jokowi mengungkapkan pada saat bertemu dengan dirinya, Burhanuddin menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan proses perbaikan di internal. Selain itu, Burhanuddin juga memaparkan yang berkaitan dengan sistem pencegahan korupsi.

"Saya kira itu yang saya sangat tertarik," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut Jaksa Agung ST Burhanuddin diusulkan parpolnya kepada Presiden Jokowi. Hasto menegaskan Burhanuddin merupakan pilihan dari Jokowi sendiri.

Burhanuddin telah membantah dirinya diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi karena terafiliasi dengan PDIP. Dia menyebut dirinya berasal dari kalangan profesional, bukan kader partai politik.

"Enggak ada (titipan PDIP), saya diambil profesional, sama sekali tidak," kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Lihat juga: Jadi Jaksa Agung, ST Burhanuddin Bantah Titipan PDIP

Burhanuddin menegaskan bukan anggota PDIP ataupun partai politik lainnya. Ia juga tak memiliki kartu anggota dari partai manapun. Sebelum jadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa, Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara lalu pensiun sejak 2014.

[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)