ANALISIS

16 Menteri dari Partai dan Kuda-kuda Hadapi Pemilu 2024

CNN Indonesia | Jumat, 25/10/2019 15:43 WIB
16 Menteri dari Partai dan Kuda-kuda Hadapi Pemilu 2024 Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari pelantikan Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya, membentuk kabinet yang dominan berasal dari kalangan profesional. Dari 38 anggota Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Jokowi pada Rabu (23/10) lalu, sebanyak 58 persen atau 22 orang adalah profesional dan 42 persen atau 16 orang dari partai politik.

Komposisi itu tak berselisih jauh dari janji yang disampaikan Jokowi, Agustus lalu, atau dua bulan sebelum pelantikan. Saat itu Jokowi bilang kabinetnya akan diisi 45 persen kalangan partai dan 55 persen profesional. 

Namun kalangan profesional yang mendominasi Kabinet Indonesia Maju jilid II tak serta merta bisa mendukung kerja presiden dan wakil presiden.


Jumlah menteri dari parpol dinilai masih terlalu banyak. Ditambah, para menteri dari parpol ini menduduki pos kementerian di bidang ekonomi yang punya nilai cukup strategis.

Menteri Perdagangan dijabat oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Suparmanto. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah politikus Partai Golkar. 

Selain itu ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dijabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bernaung di NasDem. Politikus PKB Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

"Kabinet dari parpol kan kabinet kompromi. Kabinet bagi bagi jabatan, bagi bagi kekuasaan dalam konteks ini," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/10).

"Kompromi politik dengan koalisi lalu juga dengan partai oposisi. Ini yang menjadikan posisi-posisi penting diambil oleh parpol termasuk ekonomi," lanjut Ujang.

Tujuan kompromi adalah untuk mewujudkan kondisi politik yang stabil. Tidak ada kegaduhan dari partai politik sebab baik partai koalisi maupun oposisi, terakomodasi dalam kabinet.

Situasi yang tenang itu diharapkan membuat presiden dan wakil presiden bisa bekerja dan mewujudkan visi misinya. Sebaliknya, Ujang melihat Kabinet Indonesia Maju sesungguhnya rapuh.

Dia memprediksi kerukunan antar menteri hanya berlangsung sementara. Masa 'bulan madu' para menteri itu akan berakhir menjelang pemilu di 2024 mendatang. 

"Bisa jadi bulan madu ini bisa setahun dua tahun, karena tahun berikutnya semua partai sudah pasang kuda-kuda persiapan 2024," kata dia.

Ujang mengatakan salah satu hakikat partai politik adalah kelompok pencari kepentingan sehingga keberadaan mereka di kementerian rentan menimbulkan konflik kepentingan.

Dia mengingatkan konflik kepentingan itu akan semakin rentan pada waktu-waktu menjelang pemilu.

"Karena bagaimana pun kita tahu bahwa parpol mencari uang dan kekuatan logistik itu dari kementerian. Jangan sampai itu jadi alat bagi parpol. Ini bukan rahasia umum lagi," ucap dia.

42 Menteri dari Partai dan Kuda-kuda Hadapi Pemilu 2024Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Selain itu, keberadaan menteri dari partai di pos-pos perekonomian, disebut Ujang bisa membuat perekonomian Indonesia memburuk.

Risiko ini menjadi ironi tersendiri lantaran Presiden Jokowi, dalam pidato pelantikannya 20 Oktober lalu menargetkan Indonesia pada 2045 bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia ditargetkan Jokowi menjadi negara maju. 

Namun risiko ekonomi yang memburuk karena diurus politisi justru membuka kesempatan bagi Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

"(Tapi tergantung) dari ekonomi ke depan apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak," kata dia.

Berbeda dengan Ujang, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat komposisi kabinet Indonesia Maju normal dan tidak kontradiktif.

Namun ia juga memprediksi reshuffle bisa saja dilakukan oleh Jokowi mengingat masih banyak wajah lama yang menurutnya memiliki rekam jejak kinerja yang tidak signifikan.

"Kalau melihat komitmen politik Jokowi dengan melihat komposisi kabinet yang seperti sekarang sepertinya dalam setahun ke depan ada yang di-reshuffle," kata dia saat dihubungi, Kamis (24/10).

[Gambas:Video CNN]
Adi meminta masyarakat tidak menanggapi berlebihan terkait pemilihan menteri di bidang ekonomi yang berasal dari parpol.

Dia menyebut tak sepenuhnya politisi menguasai pos kementerian di bidang ekonomi. Masih ada wajah-wajah baru. Dan mereka yang berasal dari parpol juga punya rekam kesuksesan di dunia ekonomi dan bisnis.

"Secara umum ada harapan, ada Sri Mulyani ada Erick Thohir, kita berharap sebenarnya kesuksesan di dunia politik dan pengalaman menteri yang di bidang perekonomian ini bisa dikloning. Artinya kini pemerintah tidak punya alasan lagi untuk tidak mewujudkan janji politiknya," jelas dia. (ani/wis)