Hal ini, kata Wempi, dilakukan agar pembangunan infrastruktur yang telah digenjot Jokowi sejak 2014 lalu bisa terbangun tanpa dihadang oleh persoalan keamanan.
"Jadi saya mau sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini saya jadi Wamen PUPR ini urus bukan hanya infrastruktur tapi kalau fokus di Papua termasuk dengan keamanan, supaya infrastrukturnya bisa terbangun dengan baik," kata Wempi di kawasan Rumah Sakit Provita, Jayapura, Papua, Sabtu (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada komunikasi yang terputus mungkin karena kita mis[communication] (salah paham) mari kita berbicara. Karena Pak Presiden sudah berikan penugasan khusus ke saya untuk bagaimana mengawal Perpres 17, itu mengawal," kata dia.
Kata dia, selama ini Perpres nomor 17 Tahun 2019 ini banyak disalahartikan penggunaannya. Sebab tak sedikit masyarakat Papua yang mengartikan perpres itu sebagai bentuk pembagian tugas untuk warga masyarakat Papua.
"Karena itu pak presiden sudah lakukan penugasan itu kepada saya secara khusus untuk saya memonitor," kata dia.
Maka, kata dia, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan diplomasi dan berbincang dengan warga Papua mengenai hal tersebut. Ini juga dilakukan agar tak ada lagi penghadangan atau kerusuhan yang terjadi hingga mengganggu pembangunan infrastruktur di tanah Papua.
Diakui Wempi, dirinya memang akan lebih banyak melakukan aktivitas diplomasi sebagai Wamen. Namun hal ini hanya berlaku di tanah Papua.
"Khusus untuk Papua (diplomasi) iya. Karena Papua sering terjadi kejadian, saya dikasih tugas khusus meskipun PUPR ini tidak urusan untuk keamanan itu tidak ada," katanya.
[Gambas:Video CNN] (tst/eks)