Wali Kota Bandung Sebut Siswa SD Turut Terpapar Radikalisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bandung Oded M Danial menyebut ada sekitar 600 pelajar termasuk level SD dan SMP di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga terpapar paham radikalisme. Dia mengklaim jumlah itu diperoleh dari data milik kepolisian.

Oded tak merinci data tersebut. Dia hanya mengatakan ada pelajar level SD yang juga sudah terpapar paham radikal.

"Ada 600 anak. Ada SMP, bahkan katanya SD juga, di Kota Bandung," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, mengutip Antara, Selasa (29/10).

Oded mengatakan data yang dia peroleh dari kepolisian juga tak lepas dari aksi-aksi unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia mengatakan itu memiliki kaitan.

Oded lantas mengimbau orang tua, guru, dan kepal sekolah di Kota Bandung untuk meningkatkan pengawasan. Menurutnya itu perlu dilakukan demi mencegah para pelajar terpapar paham radikal.

Dia juga mengatakan Pemkot Bandung akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian, Komando Distrik Milier serta pemangku kepentingan lain yagn tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kerja sama dilakukan dalam rangka menangkal penyebaran radikalisme.

Lihat juga: GP Ansor soal Menag: Jokowi Serius Berantas Radikalisme

"Terutama kepada orang tua dan para kepala sekolah dan guru jangan sampai anak-anak itu jadi korban," kata dia.

Tak hanya di level Kota Bandung, pemerintah pusat juga kerap kali mengatakan soal bahaya radikalisme.

Respons GP Ansor 

Gerakan Pemuda Ansor menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serius ingin berupaya menangkal radikalisme dalam pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, pemberian tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperlihatkan bahwa pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan serius ingin mengatasi perkembangan radikalisme di Indonesia.

"Ini terlihat dengan ditugaskannya secara khusus Menko Polhukam, Menhan, Mendagri dan Menag untuk ikut menangani masalah radikalisme di masyarakat, khususnya di lingkup kementerian masing-masing," kata sosok yang akrab disapa Gus Yaqut itu lewat keterangan tertulis, Jumat (25/10).

GP Ansor, lanjut Yaqut, akan merespons keseriusan pemerintah menghadapi radikalisme dengan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) dalam waktu dekat. Rakornas akan diisi dengan konsolidasi, penguatan kaderisasi, dan kemandirian organisasi.

"Saya meminta kini saatnya kembali melakukan konsolidasi, kaderisasi, dan mempercepat kemandirian organisasi," ucap dia.

Lihat juga: Gerindra Khawatir Kemenag Hadapi Radikalisme dengan Militer

(antara/bmw)