Polemik Anggaran DKI, Anies Sindir Sistem e-Budgeting Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana penggunaan anggaran di DKI Jakarta berpolemik panjang setelah kemunculan sejumlah petikan komponen pengadaan yang ganjil. Dua di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.

Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada masalah dalam sistem penganggaran di DKI Jakarta atau yang biasa disebut dengan e-budgeting.

Ia menyatakan sistem e-budgeting tersebut tidak memiliki pola verifikasi anggaran. Oleh karena itu, sambungnya, sistem itu riskan akan kesalahan karena harus diverifikasi manual oleh manusia.

"Ini ada problem system, yaitu sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Lihat juga: Disdik DKI Blak-blakan soal Heboh Anggaran Aibon Rp82 M

Sistem e-budgeting merupakan sistem penganggaran terkomputerisasi. Awal mula sistem ini dicanangkan sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur nomor 145 tahun 2013 tentang penyusunan APBD melalui electronic budgeting.

Penerapan sistem anggaran secara daring ini baru digencarkan pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kursi Gubernur DKI. Namun, Anies menganggap masih banyak kekurangan pada sistem tersebut sehingga diperlukan perubahan.

Menurut Anies, sistem ini masih mengandalkan koreksi yang dibuat manusia. Tak jarang menurut Anies banyak permasalahan anggaran serupa ditemukan di tahun sebelumnya.

"Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia [untuk melakukan verifikasi secara manual], bedanya mau dipanggungin atau tidak begitu. Betul tidak begitu? Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini," ujar Anies.

[Gambas:Video CNN]
Atas dasar itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengaku akan mengubah sistem e-budgeting lebih canggih yang tidak mengandalkan verifikasi oleh manusia lagi.

"Karena saya menerima warisan sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk Gubernur berikutnya. Agar Gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami, karena sistemnya sudah ada dari dulu," ujar Anies.

"Sekarang sudah diperbaiki. Sekarang kan yang ada masih manual nih. Mudah-mudahan pada tahun 2020 bisa kita koreksi. Tahun depan," lanjut dia.

Lihat juga: Soal Aibon dan Pulpen, Anggaran ATK Direvisi Jadi Rp22 Miliar

(ctr/kid)