"PSI tidak akan ketok anggaran jika mata kegiatan tidak dibahas secara mendalam tajam dan transparan dengan benar-benar," kata Idris di DPRD DKI, Rabu (30/10).
Idris menjelaskan bahwa sampai kini Anies masih menutup-nutupi anggaran secara rinci dari publik. Ketertutupan tersebut tercermin dari tidak diunggahnya anggaran secara detail di apbd.jakarta.go.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:DKI Gelontorkan Rp82 M untuk Beli Lem Aibon |
Diketahui sebelumnya PSI membuka sejumlah anggaran yang sempat diusulkan DKI. Beberapa di antaranya adalah penganggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan pengadaan pulpen sebesar Rp123 miliar.
Pihaknya akan merevisi anggaran itu menjadi satu kesatuan di alat tulis kantor sebesar Rp22 miliar.
Sedianya dari tahun ke tahun anggaran DKI selalu diunggah ke website apbd.jakarta.go.id. Namun belakangan laman untuk anggaran 2020 tidak bisa diakses oleh publik.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya membeberkan bagaimana PSI mendapatkan data tersebut. Ia mengatakan, usulan anggaran 2020 memang sempat tercantum di laman apbd.jakarta.go.id.
"Kami sempat mengakses RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2020 sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober," kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Kemudian kata William pada sore hari di tanggal yang sama, anggaran itu tidak bisa dibuka. Ikon tulisan RKPD 2020 di laman tersebut menghilang dan tidak bisa diakses.
"Sorenya langsung ditutup. Jadi kami hanya bentar doang 1 jam 2 jam. Akan tetapi RKPD 2020 di takedown masih ada histori kami. Link RKPD 2020 masih bisa diakses. Tombolnya saja yang hilang," ujar dia.
Setelah membuka kembali link itu, barulah PSI menyisir anggaran dan membuka ke media. Kemudian PSI menemukan sejumlah anggaran yang ganjil dan menyebarkan ke media sosial.
Atas temuan itu, PSI menuntut keterbukaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Idris Ahmad meminta agar DKI mengunggah setiap komponen anggaran di DKI.
"Terakhir, untuk segera membuka kembali anggarannya. Ini bukan uang saya. Ini uang rakyat. Masa sih uang rakyat enggak boleh tahu uangnya buat digunakan. Cara paling mudah di upload aja di website. Apa susahnya transparan," jelas dia.
"Jangan salahkan masyarakat ada pikiran negatif. Karena selama ini selalu tertutup," tutup dia.