Sistem e-Budgeting Baru, Warga Bakal Bisa Komentari RAPBD DKI

CNN Indonesia | Jumat, 01/11/2019 20:03 WIB
Sistem e-Budgeting Baru, Warga Bakal Bisa Komentari RAPBD DKI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak akan mengganti sistem e-budgeting yang sudah pernah dibuat pemerintahan sebelumnya. Ia mengatakan hanya akan memperbarui sistem sesuai dengan kebutuhan anggaran DKI Jakarta.

"Intinya adalah kita memiliki aplikasi yang terus ada perkembangan, bukan error, dan harus di-upgrade. Bukan mengganti atau meniadakan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).

Anies menjelaskan sistem anggaran itu akan diisi banyak fitur kegunaan. Salah satunya adalah fitur komentar sehingga masyarakat bisa berinteraksi di dalamnya.


"Kita mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas dan smart system itu kita pegang. Tetapi anggaran tetap diakses. Bahkan bukan hanya bisa dilihat tapi publik bisa komentar," ungkap Anies.

Nantinya e-budgeting yang diperbarui akan dimasukkan kemampuan untuk menerima masukan dari tiga sektor. Pertama masukan anggaran dari hasil Musrenbang, kedua dari SKPD dan ketiga dari rancangan KSD (Kajian Strategis Daerah).

"Musrenbang di RT RW, kelurahan, kota, kecamatan itu kan data tapi itu semua tidak punya saluran ke dalam e-budgeting. Ini yang kita obrolin," jelas dia.

"Akhirnya musrenbang yang panjang itu kan salurannya jadi ada hasilnya musrenbang di sistem yang upgrade nanti," lanjut dia.

Anies mengatakan sistem ini sudah dibahas setahun terakhir. Dia memastikan sistem akan mulai berjalan pada tahun depan.

"Januari akan kita gunakan tapi karena ini ramai jadi kita sampaikan bahwa akan launching akhir tahun ini," ujar dia.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD DKI) mendapat sorotan luas setelah warga menemukan sejumlah mata anggaran yang dianggap tidak wajar. 

[Gambas:Video CNN]
Setidaknya ada dua anggaran yang sempat viral di DKI. Pertama anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan kedua adalah pengadaan pulpen sebesar Rp123,8 miliar.

Kedua anggaran tersebut sudah direvisi. Anies pun mengaku diam-diam sudah menyisir rencana penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.

Namun, ia enggan memberitahu kepada publik penyisiran anggaran tersebut. Menurut Anies, dirinya bukan orang yang gemar cari panggung dengan penyisiran anggaran.

"Ini ada puluhan ribu item [yang harus diisi dan dicek manual]. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Cuma saya ini tidak berpanggung," kata Anies Rabu lalu.

Anies mengaku penyisiran anggaran satu per satu dan pengkajian ulang itu dilakukan bersama tim internalnya. Anies juga mengaku sudah mengetahui ada sejumlah keanehan saat menyisir anggaran.

Namun lagi-lagi ia mengatakan dirinya enggan membeberkan ke luar.

"Tapi saya kan tidak umumkan ke luar bukan? Karena memang saya mau mengoreksi. Ini tidak bisa seperti ini terus," ujar mantan Mendikbud tersebut. (ctr)