Polda Metro Kirim Tim Dalami Dugaan Premanisme Ormas Bekasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya menurunkan tim khusus untuk mendalami kasus premanisme yang diduga melibatkan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Bekasi. 

Hal itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah viralnya video aksi demonstrasi sejumlah anggota ormas menuntut pengelolaan lahan parkir seluruh minimarket di Kota Bekasi. 

"Kami selidiki, kami akan sampaikan pada kesempatan yang berikut. Pokoknya itu dulu, tim kami akan turun dari Polda Metro Jaya," ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/11).

Lihat juga: Empat Oknum Polisi Ditangkap, Diduga Menculik WNA Inggris

Sebelumnya, ramai diperbincangkan rekaman video di media sosial yang memperlihatkan pihak minimarket dipaksa untuk bekerja sama dengan ormas dalam mengelola lahan parkir di halaman toserba itu. Total ada lebih dari 600 minimarket tersebar di daerah penyangga ibu kota tersebut.

Ketua Aliansi Ormas Kota Bekasi, Anwar Sadat, mengatakan pihaknya melakukan unjuk rasa karena menuding pengusaha minimarket berlindung di balik aparat kepolisian.

"Intinya, kedatangan teman-teman ormas di situ, seharusnya perwakilan di luar SPBU [Polisi] itu menjadi penengah dan menjembatani keinginan kedua belah pihak," kata Anwar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

Anwar mengatakan dalam pengelolaan lahan parkir di depan minimarket alias tak berpalang pintu tersebut, pihaknya merujuk pada Instruksi Walikota no.974/128/TU tanggal 09 Februari 2017. Dalam aturan itu, dikatakan aturan pengambilan biaya retribusi, termasuk parkir untuk wilayah Bekasi dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam hal ini, Bapenda memberikan izin berupa surat tugas kepada juru parkir.

"Makanya Bapenda yang membuatkan surat tugas. Surat Tugas itu ditunjukan berdasarkan per orangan. Itu masing-masing titik yang memang titik itu belum ada titik parkirnya yang di kelola (perusahaan)," jelas dia.

Anwar menjelaskan, biaya retribusi parkir yang dikumpulkan juru parkir selanjutnya dikumpulkan Bapenda melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing kecamatan. Ia mengatakan retribusi parkir tersebut akan digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Bekasi yang dibagi dengan juru parkir, sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, kata Anwar, masing-masing ormas tersebut mencoba untuk mengkoordinasi masing-masing juru parkir yang tergabung di pihak mereka.

Dihubungi terpisah, Ketua FBR Kota Bekasi, Noval Said mengatakan, aksi unjuk rasa pada 23 Oktober 2019 itu berawal dari penolakan salah satu pengelola minimarket di Bekasi dengan kehadiran juru parkir dari pihak ormas. Noval mengatakan, pihaknya merasa terusir oleh pengusaha tersebut, yang dituding memiliki beking aparat mulai dari polisi hingga TNI.

"Kami sebagai putra daerah merasa tersinggung. Padahal juru parkir yang kami tempatkan punya payung hukum. Kita sudah berkoordinasi dengan Bapenda, melalui UPTD kecamatan Rawalumbu. Kami pun bagikan hasil pengelolaan parkir," kata Noval saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/11).

Lihat juga: Respons Kemendagri soal FBR Minta Kelola Parkir Minimarket

Menanggapi dugaan yang menuding tersebut, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto menjelaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap indikasi keberpihakan polisi tersebut.

"Itu enggak ada itu [keberpihakan]," kata Indarto saat dihubungi.

Pihaknya menjelaskan, setelah melakukan pendalaman, diketahui maksud dari ormas melontarkan tudingan tersebut karena pihak kepolisian mencoba untuk menengahi unjuk rasa yang dilakukan. Indarto mengatakan saat itu pihak kepolisian meminta agar pihak juru parkir dan juga perwakilan dari minimarket untuk tidak saling berselisih dalam dialog.

"Maksudnya membela pengusaha itu, kan sebelumnya ada perselisihan mengenai parkir antara juru parkir dengan Alfamart atau Indomaret gitu," katanya

"Lalu ada polisi dan TNI kesana menengahi. Lalu menyampaikan, 'enggak boleh pak, kalau aturannya belum jelas, anda enggak berhak di sini' itu yang dianggap membela pengusaha. Jadi bukan yang lain-lain," ujar Indarto.

[Gambas:Video CNN]
Sementara itu dalam video terbaru yang diterima CNNIndonesia.com, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan pemberdayaan warga di kota tersebut tetap berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Itu ditegaskan Rahmat di depan kantornya didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi. Di sebelah Rahmat terlihat Ketua Gibas Kota Bekasi Deni M Ali.

"Jangan sampai kita dianggap sebagai kota preman, Kota Bekasi ini adalah kota patriot, kota yang ihsan, kota yang berbudaya, dan sebuah kota yang nyaman dan aman untuk warga tinggal di kota Bekasi," ujar Rahmat yang lalu meminta Ketua Gibas Kota Bekasi Deni M Ali untuk memberikan pernyataan.

"Saya atas nama keluarga besar Gibas Kota Bekasi dan kawan-kawan ormas kota Bekasi mohon maaf atas statement yang kemarin, yang disampaikan. Tapi pada dasarnya, itu semua hanya ungkapan saja, tidak ada maksud apa-apa," ujar Deni.

Deni mengklaim ormas-ormas di kota itu ingin mendukung program pemerintah kota Bekasi yang bersinergi dengan Polresta Kota Bekasi dan Kodim Kota Bekasi. Lebih lanjut, Deni memohon untuk menyetop penyebaran video yang mengesankan ormas-ormas di sana telah menekan pemerintah, TNI, dan Polri.

"Tolong disetop viral yang menyatakan bahwa ormas menekan pemerintah, atau termasuk TNI dan Polri. Itu Tidak benar. Itu hanya ungkapan saja, jadi tolong disetop viral-viral yang membuat kondisi di Kota Bekasi tidak baik," kata Deni.

Lihat juga: FBR Demo Diusir Parkir Minimarket Bekasi: Kami Setor ke Pemda

(mjo/kid)