Gabung Jokowi, Gerindra Harap Indeks Kebebasan Sipil Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade berharap indeks kebebasan sipil dan berpendapat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal meningkat karena partainya telah bergabung ke pemerintahan.

Andre mengatakan demikian merespon Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan yang menyebut kebebasan sipil di era pemerintahan Jokowi yang cenderung memburuk. Djayadi menyebut demikian merujuk pada survei SMRC beberapa bulan lalu.

"Harapan kita dalam pemerintahan 2019-2024, dimana Partai Gerindra bergabung, harapannya kebebasan sipil dan berpendapat semakin terjaga dan baik di Indonesia," kata Andre kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/11).

Meski demikian, Gerindra mengatakan hasil survei LSI itu menjadi tugas rumah pemerintah ke depannya. Menurut dia, untuk menaikkan indeks kebebasan sipil itu harus didukung secara komprehensif oleh seluruh pihak.

Lihat juga: Gerindra Jawab PA 212 Tak Undang Prabowo di Reuni Desember

Andre berpendapat, sinergitas menjadi hal penting dilakukan karena diyakini akan mampu meningkatkan indeks kebebasan sipil di Indonesia masa mendatang.

"Dan hukum bisa ditegakkan secara adil. Kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, indeks kebebasan berpendapat dapat meningkat dengan baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Andre mengatakan Gerindra juga akan terus mendorong peningkatan kebebasan sipil di Indonesia melalui pengawasan di parlemen. Hal itu akan terus diupayakan agar indeks kebebasan sipil dan berpendapat di Indonesia bisa menjadi lebih baik.

"Juga harus diiringi oleh penegakkan hukum bisa berjalan berkeadilan. Sehingga persepsi survei membaik," kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Janji Tetap Kritis Meski Prabowo Jadi Menteri

Diketahui, survei SMRC pada bulan Mei-Juni 2019 menunjukkan ada kecenderungan memburuknya sejumlah indikator kebebasan sipil di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Dalam menyampaikan pendapat sebanyak 43 persen responden mengaku takut.

Persentase itu meningkat signifikan jika di bandingkan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 24 persen. Selain itu, dia menyampaikan 38 persen responden atau meningkat 14 persen merasa takut dengan penangkapan semena-mena oleh aparat di era Jokowi. (rzr/osc)