Cegah Desa Fiktif, Ma'ruf Minta Data Penerima Dana Diperbarui

CNN Indonesia | Jumat, 08/11/2019 23:53 WIB
Cegah Desa Fiktif, Ma'ruf Minta Data Penerima Dana Diperbarui Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan data desa penerima anggaran harus terus diperbarui secara periodik untuk mencegah keberadaan desa fiktif. (CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan data desa penerima anggaran harus terus diperbarui secara periodik untuk mencegah keberadaan desa fiktif.

Keberadaan desa fiktif ini sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Desa fiktif merujuk pada desa tak berpenghuni di Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sengaja didaftarkan agar memperoleh jatah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.


"Itu harus terus di-update ya. Terus secara periodik dicek di mana dana itu, desa-desa, masih ada enggak yang fiktif dan siluman itu," ujar Ma'ruf di kantor wapres, Jakarta, Jumar (8/11).


Ma'ruf mengatakan pihak terkait yang bertanggung jawab dengan dana desa itu mestinya berinisiatif memeriksa jumlah desa dan dana yang didistribusikan. Sebab, tak menutup kemungkinan masih ada desa fiktif yang belum terungkap.

"Mestinya memang tidak hanya menerima laporan, tapi juga melakukan pengecekan, betul apa tidak jumlah desa itu, siapa tahu masih ada lagi yang belum ter-detect, belum diketahui," katanya.

Cara tersebut menurut Ma'ruf menjadi upaya untuk memastikan anggaran dari pemerintah dimanfaatkan dengan benar demi pembangunan desa.


"Jadi memang supaya dana-dana dari APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Di sisi lain, KPK disebut telah membenarkan tentang tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.


[Gambas:Video CNN] (psp/pmg)