Instruksi itu disampaikan Airlangga lewat surat ederan bernomor INT 00.210/FPG/DPR RI/XI/2019.
'Sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar (Bapak Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA) kepada seluruh anggota FPG DPR RI dilarang meninggalkan Jakarta sampai dengan selesainya Munas Partai Golkar tanggal 6 Desember 2019,' demikian nukilan dari surat edaran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya memang ada surat edaran itu. Tapi dikeluarkan dalam rangka kita mempersiapkan, sebentar lagi kan kita ada Munas, dijadwalkan agenda padat, besok kita pleno lagi persiapan Rapimnas Kamis, lalu panitia munas dibentuk," kata Doli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11)
Terkait instruksi dalam surat edaran tersebut, Doli menyanggah itu sengaja dikeluarkan Airlangga akibat memanasnya suasana internal Golkar jelang Munas.
Ia mengatakan surat itu hanya sekadar mempersiapkan anggota Fraksi Golkar untuk mempersiapkan agenda-agenda jelang Munas.
"Enggaklah, enggak ada hubungannya, dengan [tetap] di Jakarta makin guyub nanti," kata Doli.
[Gambas:Video CNN]
Terpisah, Wasekjen Partai Golkar Dave Laksono menjelaskan perihal maksud dari surat edaran itu. Ia mengatakan surat itu hanya untuk mengingatkan kepada para kader Golkar di DPR untuk melakukan persiapan menjelang Munas. Pasalnya, aku dia, mayoritas anggota DPR juga terlibat dalam kepanitiaan munas.
"Kan besok ada pleno. Lalu Kamis [digelar] rapimnas. Hanya selang semingguan lagi munas. Sebagian besar dari FPG juga terlibat di kepanitiaan," ujar Dave.
Munas Golkar mendatang salah satu agendanya menentukan sosok ketua umum untuk periode selanjutnya. Selain petahana Airlangga, sosok lain yang juga disebut akan memperebutkan kursi ketum itu adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).