NasDem dan PKS Minta Ahok Patuh Keluar PDIP Jika Masuk BUMN

CNN Indonesia | Kamis, 14/11/2019 16:32 WIB
NasDem dan PKS Minta Ahok Patuh Keluar PDIP Jika Masuk BUMN Elite Partai NasDem dan PKS mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar patuh aturan keluar partai sebelum jadi bos BUMN. (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate tak mempermasalahkan rencana Menteri BUMN Erick Thohir merekrut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisi posisi di perusahaan BUMN.

Namun Plate mengingatkan Ahok mengikuti aturan terkait larangan kader partai menjadi bos di perusahaan plat merah.

"Kalau aturannya boleh parpol silakan. Kalau tidak boleh parpol ya sesuaikan. Kan begitu," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyatakan negara butuh orang yang kompeten untuk ditempatkan di sejumlah posisi, termasuk BUMN. Menurutnya, kepastian Ahok mengisi posisi di perusahaan BUMN diputuskan melalui Tim Penilai Akhir (TPA).


"Kalau TPA sudah menilai dengan bagus, ya bagus dong. Nothing is personal ya," ujarnya.

"Yang kita butuhkan orang yang betul-betul pas untuk penugasan-penugasan. Baik itu politik maupun penugasan-penugasan eksekutif. Kalau di BUMN komisaris direksi itu penugasan eksekutif," kata Plate melanjutkan.
NasDem dan PKS Minta Ahok Patuh Keluar PDIP Jika Masuk BUMNSekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)


Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman telah mengatakan Ahok harus mundur dari partai politik jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN. Ahok bergabung dengan PDI Perjuangan selepas bebas dari penjara karena kasus penodaan agama.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung penuh kebijakan negara soal pemimpin BUMN harus keluar dari partai.

Mardani mengkhawatirkan ada konflik kepentingan jika Ahok masih menjadi kader partai politik. Sehingga lebih baik Ahok memilih di antara keduanya.

"Menurut saya apakah patut anggota parpol (menjadi pimpinan BUMN)? Nanti kalau dia (terpilih) misal melepaskan anggotanya. Menurut saya kalau berjuang konsisten saja, kalau mau jalur politik ya di jalur politik," kata Mardani saat ditemui pada Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11).
NasDem dan PKS Minta Ahok Patuh Keluar PDIP Jika Masuk BUMNFoto: CNN Indonesia/Hesti Rika)


Mantan Ketua Pemenangan Anies-Sandi itu menganggap Ahok akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam urusan etika, moral, dan kepentingan jika mundur dari PDIP.

Menurut Mardani, ada aturan main menjadi pimpinan BUMN agar tak ada konflik kepentingan. Dia meminta Ahok untuk menaati aturan tersebut.

"Intinya ikuti aturan mainnya karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada conflict of interest, ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," ucap dia.

Sebelumnya, Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11).
[Gambas:Video CNN]
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN. Intinya, Erick ingin melibatkan Ahok untuk mengurus satu dari 115 perusahaan pelat merah (jumlah perusahaan BUMN berdasarkan situs resmi BUMN.go.id).

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok kepada wartawan usai pertemuan. (fra/gil)